FAJAR, MAKASSAR — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulsel akan melanjutkan subsidi angkutan penyeberangan perintis di tahun 2026. Program ini melayani rute antar kecamatan, kabupaten, hingga antar provinsi.
Plt Kepala BPTD Kelas II Sulsel Andi Sanjaya mengatakan, bahwa pihaknya telah melaksanakan rapat evaluasi bersama pihak PT ASDP Indonesia Ferrt (Persero) mengenai pelaksanaan subsidi angkutan penyeberangan tahun 2025 sekaligus rencana kelanjutannya tahun ini.
PT ASDP Indonesia Ferry merupakan BUMN yang menyediakan layanan transportasi penyeberangan dan pelabuhan terintegrasi di Indonesia. Di Sulsel, ada enam KMP dengan 15 rute yang disubsidi.
Andi Sanjaya menjelaskan bahwa evaluasi subsidi penyeberangan 2025 terkait realisasi trip perjalanan yang mencapai 96,17 persen. Realisasi anggaran semester 1 90,92 persen dan semester 2 sebesar 95,40 persen.
Pada angkutan penyeberangan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, ada 27.863 kedatangan penumpang dan keberangkatan 27.717 penumpang. Pada tahun lalu, penumpang menurun 11 persen dibandingkan tahun 2024, roda dua dan roda empat masing-masing meningkat 8-9 persen, bus menurun 11 persen, dan truk turun 4 persen.
“Realisasi tidak mencapai 100 persen disebabkan kondisi cuaca ekstrem sehingga ada larangan berlayar dari otoritas pelabuhan penyeberangan,” ujar Andi Sanjaya saat diwawancarai FAJAR, di Kantor BPTD Kelas II Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Senin, 27 Januari.
Andi Sanjaya mengatakan bahwa rencana pelaksanaan tahun 2026 pada dasarnya sama dengan di tahun 2025. Ia berharap di tahun 2026 pencapaian realisasi subsidi angkutan penyeberangan perintis lebih meningkat. Ia menegaskan bahwa BPTD bersama PT ASDP akan mengevaluasi pelaksanaan dan kesiapan armada dengan baik.
“Adapun kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan angkutan penyeberangan subsidi perintis ini, di tahun 2026 ini kita berharap itu bisa ditingkatkan dari sisi pelayanan, dari sisi kerusakan kapalnya, dan dari sisi persiapan docking kapal itu sangat mempengaruhi pelayanan-pelayanan. Hal inilah yang harus kita tingkatkan ke pihak PT ASDP,” ulasnya.
Subsidi yang disiapkan untuk angkutan penyeberangan perintis pada semester I tahun 2026 sebesar Rp17.721.893.000. BPTD berusaha agar load factor bisa meningkat dengan memaksimalkan sosialisasi.
“Nah ini juga kita harus lakukan, seperti yang kita lakukan ini juga, kita bertemu, kita wawancara secara media. Ini juga berfungsi untuk mempromosikan supaya masyarakat mengetahui bahwa adanya angkutan-angkutan penyeberangan perintis ini yang bisa membawa masyarakat, dari daerah asal ke tujuan,” terangnya.
Andi Sanjaya menyebut bahwa adanya layanan subsidi penyeberangan menyebabkan harga tiket menjadi murah dibandingkan harga yang ditentukan oleh pihak swasta. Sehingga dengan harga murah tersebut, masyarakat pengguna jasa angkutan penyeberangan lebih diuntungkan dari sisi pembelian tiketnya.
PPK Angkutan Perintis Akmal Ali memaparkan bahwa angktuan penyeberangan perintis tidak hanya melayani rute antar kabupaten di Sulsel, tetapi juga ke provinsi lainnya. Misalnya ke Labuhan Bajo.
“Rutenya kita hampir sama di tahun 2025, kita upayakan load factornya meningkat,” tambahnya. (uca)
