- MAKI meminta KPK segera menyelidiki dugaan rekening tidak wajar senilai Rp32 miliar milik istri pejabat Kementerian Agama.
- MAKI menekankan KPK perlu berkolaborasi dengan PPATK dan OJK untuk memverifikasi data transaksi secara mendalam.
- Dugaan rekening jumbo ini dicurigai memiliki kaitan dengan masalah dan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah Haji 2024.
Suara.com - Isu integritas di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) kembali diguncang kabar miring. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) secara resmi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak cepat menangani laporan dugaan kepemilikan rekening tidak wajar senilai Rp32 miliar.
Rekening fantastis tersebut diduga milik istri dari salah seorang pejabat di Kemenag yang kini jadi sorotan.
MAKI menilai, kenaikan status laporan dari tahap pengaduan masyarakat ke tahap penyelidikan menjadi kunci utama agar aset tersebut tidak raib.
Dalam hukum acara di KPK, kewenangan pemblokiran rekening baru bisa dilakukan secara efektif apabila kasusnya sudah masuk dalam koridor penyelidikan atau penyidikan.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan bahwa langkah hukum ini sangat mendesak untuk diambil.
Meskipun informasi yang disampaikan masih bersifat awal, namun nilai saldo yang mencapai puluhan miliar rupiah di rekening seorang istri pejabat negara dianggap sebagai anomali yang wajib diklarifikasi secara hukum.
“Data yang saya peroleh itu memang masih dugaan. Itu harus kita hormati sebagai asas praduga tidak bersalah. Tapi informasi itu sudah saya serahkan ke KPK untuk dilakukan verifikasi atau pendalaman,” kata Boyamin kepada suara.com, Selasa (27/1/2026).
Kolaborasi dengan PPATK dan OJK Jadi Kunci
Mengingat kompleksitas aliran dana di era digital, MAKI menyarankan agar KPK tidak bekerja sendirian. Verifikasi mendalam harus melibatkan lembaga otoritas keuangan seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baca Juga: 6 Fakta Dugaan Rekening Gendut Rp32 M Milik Istri Pejabat Kemenag, Padahal Status Cuma IRT
Hal ini bertujuan untuk memastikan validitas data, mulai dari identitas pemilik rekening hingga histori transaksi yang mencurigakan.
Keterlibatan PPATK dianggap vital untuk melacak beneficial ownership atau siapa sebenarnya penikmat manfaat dari dana tersebut. Boyamin mengingatkan bahwa akurasi data adalah prioritas utama sebelum melangkah lebih jauh ke tindakan pro-justitia.
“Bisa saja namanya mirip, dan juga harus dipastikan apa benar nilainya segitu,” katanya.
Namun, Boyamin menekankan bahwa verifikasi tidak boleh memakan waktu terlalu lama. Baginya, indikator keseriusan lembaga antirasuah dalam menangani kasus ini terlihat dari keberanian mereka menaikkan status perkara.
Tanpa kenaikan status ke penyelidikan, KPK akan kehilangan momentum emas untuk mengamankan barang bukti berupa uang tunai di dalam sistem perbankan.
Urgensi Pemblokiran: Cegah Dana "Dicuci" atau Dipindahkan
