Pantau - Persoalan sampah perkotaan semakin relevan dibahas dalam konteks krisis planet rangkap tiga yang merangkum krisis iklim, krisis keanekaragaman hayati, dan krisis polusi yang saling berkaitan dan saling memperburuk satu sama lain.
Istilah krisis planet rangkap tiga dipopulerkan oleh United Nations Environment Programme sejak awal 2020-an untuk menggambarkan tiga krisis lingkungan global yang terjadi secara bersamaan.
Sampah perkotaan berada pada titik temu ketiga krisis tersebut karena dampaknya menjalar dari emisi gas rumah kaca hingga kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan.
Penumpukan sampah organik di tempat pembuangan terbuka melepaskan gas metana ke atmosfer yang memiliki daya pemanasan jauh lebih kuat dibanding karbon dioksida.
Kondisi tersebut menjadikan sampah perkotaan sebagai faktor yang secara tidak langsung mempercepat krisis iklim.
Praktik pembuangan sampah yang tidak terkendali juga merusak ruang hidup satwa dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
Sungai yang dipenuhi sampah plastik kehilangan fungsi ekologisnya sebagai sumber kehidupan dan pengendali lingkungan.
Laut yang tercemar sampah mengancam rantai makanan serta mata pencaharian nelayan di wilayah pesisir.
Polusi menjadi dampak sampah yang paling mudah terlihat dan langsung dirasakan masyarakat.
Mikroplastik telah ditemukan di air minum, tanah pertanian, hingga tubuh manusia sehingga ancamannya tidak lagi bersifat hipotetis.
Di Indonesia, laju urbanisasi dan pertumbuhan konsumsi mempercepat timbulnya persoalan sampah di wilayah perkotaan.
Pertumbuhan kota tidak diimbangi sistem pengelolaan sampah yang memadai sehingga terjadi kesenjangan antara volume sampah dan kapasitas pengelolaannya.
Data pemerintah menunjukkan hanya sekitar seperempat sampah nasional yang dikelola dengan benar.
Angka tersebut mencerminkan keterbatasan kebijakan dan lemahnya tata kelola sampah di lapangan.
Dalam konteks krisis planet rangkap tiga, sampah tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata.
Sampah merupakan simpul kebijakan yang berkaitan langsung dengan isu iklim, keanekaragaman hayati, dan kesehatan publik.
Pemerintah pusat menargetkan pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029, namun tantangan terbesar terletak pada proses pencapaiannya.
Pemerintah daerah sebagai garda terdepan pengelolaan sampah menghadapi keterbatasan lahan, anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia.
Banyak tempat pembuangan akhir telah melampaui daya tampung dan beroperasi dalam kondisi tidak ideal.
Upaya pengurangan sampah dari sumber masih berjalan lambat karena pemilahan sampah di tingkat rumah tangga belum menjadi kebiasaan umum.
Ekonomi sirkular kerap disebut sebagai solusi pengurangan limbah melalui daur ulang dan pemanfaatan kembali material.
Penerapan ekonomi sirkular membutuhkan ekosistem yang matang, konsisten, serta didukung pasar dan insentif yang memadai.
Tanpa perubahan perilaku dan dukungan kebijakan yang konkret, ekonomi sirkular berisiko berhenti sebagai slogan kebijakan.
Dalam konteks krisis iklim, pengelolaan sampah berkontribusi langsung pada penurunan emisi melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos atau energi.
Pengendalian sampah plastik menjadi kunci perlindungan keanekaragaman hayati karena limbah plastik mengancam spesies laut dan darat.
Dampak sampah juga mengancam kesehatan manusia melalui pencemaran udara akibat pembakaran sampah dan pencemaran air sungai.
Persoalan sampah menuntut pendekatan lintas sektor yang melibatkan perencanaan kota, industri, pendidikan, dan perubahan gaya hidup.
Peran DPRD menjadi penting dalam aspek legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan lingkungan.
Kebijakan lingkungan yang berkelanjutan membutuhkan dukungan serta partisipasi aktif masyarakat.
Kesadaran warga lebih mudah tumbuh jika sistem pengelolaan sampah dirancang memudahkan masyarakat dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, serta budaya lokal.
Cara mengelola sampah mencerminkan kualitas tata kelola dan keberpihakan kebijakan publik terhadap masa depan lingkungan.
Mengaitkan persoalan sampah dengan krisis planet rangkap tiga membantu melihat tantangan ini secara utuh sebagai bagian dari persoalan global.
Solusi pengelolaan sampah memerlukan kolaborasi internasional namun tetap harus berakar pada konteks dan kebutuhan setiap daerah.
Pengelolaan sampah menjadi pintu masuk kesadaran lingkungan sekaligus ujian nyata komitmen ekologis suatu masyarakat.
Masa depan lingkungan dan kualitas peradaban ditentukan oleh konsistensi kebijakan serta partisipasi warga dalam mengelola sampah sehari-hari.
