Menlu Sugiono memerintahkan KBRI Phnon Penh untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Kamboja.
IDXChannel - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memerintahkan KBRI Phnon Penh untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Kamboja. Apalagi, pemerintah Kamboja telah melakukan penindakan terhadap perusahaan scamming.
Hal ini dilontarkan Sugiono sekaligus merespons pernyataan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar yang menyebut sebagian WNI di Kamboja bukanlah korban TPPO, melainkan ada juga yang scammer.
"Perintah yang saya sampaikan kepada KBRI kita di Phnom Penh itu untuk melakukan pendataan, ya kan, verifikasi mengenai warga negara Indonesia yang terdampak. Karena banyak di antara mereka yang keluar dari pekerjaannya setelah ada keputusan dari pemerintah Kamboja untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas-aktivitas online scamming," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Untuk itu, kata dia, pemerintah masih mendata para WNI di sana. Dia pun menyerahkan proses penegakan hukum para WNI yang terindikasi berbuat kriminal pada otoritas Kamboja.
"Tapi kita, yang penting bagi Kemlu adalah bisa memverifikasi warga negara Indonesia yang terdampak, kemudian memberikan pelayanan kepada mereka, konsuler kepada mereka, sekaligus ada beberapa di antara yang sudah pulang secara mandiri dan juga yang mungkin nanti perlu dipulangkan," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menilai tidak semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam jaringan penipuan atau scam di luar negeri, disebut sebagai korban.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahendra dalam rapat kerja (raker) OJK bersama DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026). Untuk itu, Mahendra menyatakan tidak sependapat dengan anggapan bahwa seluruh WNI yang berada di pusat-pusat operasi penipuan merupakan korban perdagangan orang.
(Dhera Arizona)
