Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat anggaran penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra hampir Rp 74 triliun pada 2025 – 2028. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan sebesar Rp4,8 triliun dari total kebutuhan anggaran tersebut dialokasikan untuk tahap tanggap darurat bencana Sumatra. Sementara itu, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp69 triliun.
“Total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana periode tahun 2025 sampai dengan 2028 adalah hampir Rp 74 triliun,” ujar Dody, dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Jiak dilihat per wilayah, anggaran tersebut dialokasikan untuk Aceh sebesar Rp39,89 triliun, Sumatra Utara Rp15,21 triliun, dan Sumatra Barat Rp18,88 triliun.
Untuk 2026, Kementerian PU masih membutuhkan anggaran tanggap darurat sebesar Rp4,27 triliun, sementara kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun yang sama diperkirakan mencapai Rp24,55 triliun.
“Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus berlanjut hingga tahun anggaran 2028, dengan kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar Rp28 triliun dan tahun 2028 sebesar Rp16,22 triliun,” kata Dody.
Progres Rehabilitasi InfrastrukturPemerintah juga menyiapkan 1.200 unit hunian sementara yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bagi warga terdampak bencana.
Dody mencatat, hingga kini progres rehabilitasi infrastruktur pascabencana baru mencapai sekitar 23 persen. Perbaikan jaringan irigasi menuju area persawahan menjadi prioritas utama.
“Irigasi ke arah sawah-sawah yang sudah mulai tanam akan kami prioritaskan dengan koordinasi bersama Kementerian Pertanian,” kata dia.
Namun, ia mengakui progres rehabilitasi bendung masih terbatas karena sebelumnya fokus penanganan diarahkan pada sungai, terutama di wilayah yang masih berpotensi mengalami banjir seperti Tapanuli Selatan dan Tamiang.
