Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Sinyal "Reshuffle" Menguat?

JAKARTA, KOMPAS — Penetapan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia disinyalir menguatkan spekulasi kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. Kemungkinan perombakan kabinet itu juga diduga terkait dengan upaya mengisi kekosongan posisi wakil menteri keuangan.

Menanggapi kemungkinan reshuffle itu, sejumlah partai koalisi pemerintah menyebut hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Adapun Partai Gerindra sebagai pengusung Presiden Prabowo Subianto mengaku belum mendengar rencana perombakan kabinet.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kemungkinan reshuffle menyusul penetapan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Kita serahkan kepada Presiden. Itu hak prerogatif Presiden, reshuffle ya. Oke. Cukup ya? Itu nanti, itu kan hak prerogatif Presiden,” ujar Cucun.

Pada Selasa (27/1/2026) kemarin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Thomas Djiwandono yang saat itu masih menjabat Wakil Menteri Keuangan ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Thomas akan mengisi posisi deputi gubernur BI yang kosong setelah Juda Agung mengundurkan diri pada pertengahan Januari 2026. Dewan gubernur BI terdiri atas satu gubernur BI dan lima deputi gubernur BI.

Wakil Ketua Partai Nasdem Saan Mustopa, yang berada di sebelah Cucun, ikut menimpali bahwa pergantian wakil menteri keuangan menyusul penetapan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI juga sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Ia meminta publik menunggu keputusan tersebut.

“Jadi gini, soal pergantian nanti wakil menteri, ya karena Pak Thomas menjadi Deputi Gubernur BI, kita tunggu. Itu hak prerogatif Presiden dan kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden kapan mau dilakukan pergantiannya,” kata Saan.

Pergantian wakil menteri keuangan menyusul penetapan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI juga sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

Saat ditanya apakah pengganti Thomas di kursi wakil menteri keuangan akan berasal dari kalangan profesional, Saan kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

“Ah, itu juga hak prerogatif Presiden, kan. Jadi kita tunggu saja kapan Presiden mengumumkan pergantian wakil menteri,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Menteri Luar Negeri Sugiono, yang ditemui usai rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, mengaku, belum mendengar adanya rencana reshuffle menyusul penetapan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI. Menurut dia, isu perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Saya belum pernah mendengar. Saya baru dengar sekarang,” ujar Sugiono.

Saat ditanya soal kabar rencana reshuffle yang disebut-sebut akan dilakukan awal Februari, ia kembali menegaskan tidak mengetahui informasi tersebut. “Saya belum dengar,” katanya.

Sebelumnya, sinyal reshuffle sempat dilontarkan secara implisit oleh Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Pada Senin (26/1/2026) kemarin, dalam rapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra dan kepala staf angkatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Utut sempat menyinggung orang yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo.

"Mohon izin, di depan ada Pak Menhan, Panglima yang hadir. Itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif, you cannot beat the band with uniform (Anda tak bisa mengalahkan daya tarik kelompok berseragam),” kata Utut dalam rapat tersebut.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu tak menjelaskan sosok yang dimaksud. Namun berdasarkan pantauan Kompas di ruang rapat, pimpinan Komisi I yang duduk berada di sebelah kanan Utut adalah politikus Partai Gerindra, Budi Djiwandono.

Budi Djiwandono merupakan keponakan Prabowo. Budi dan kakaknya, Thomas Djiwandono, adalah anak dari mantan Gubernur BI, Sudrajad Djiwandono. Adapun Sudrajad Djiwandono merupakan suami Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, kakak Presiden Prabowo.

Ditemui usai rapat paripurna pada Selasa ini, Utut mengaku pernyataannya kemarin hanyalah guyonan saja. ”Itu guyonan saja,” katanya.

Budi disebut Utut merupakan pendengar yang baik, berbeda dengan para anggota DPR lain yang kerap kali bertanya dalam rapat lalu meninggalkan rapat.

Namun, ia tiba-tiba menjelaskan kelebihan Budi dalam setiap rapat-rapat di Komisi I DPR. Budi disebut Utut merupakan pendengar yang baik, berbeda dengan para anggota DPR lain yang kerap kali bertanya dalam rapat lalu meninggalkan rapat. Sementara masalah negara ini adalah sulit mendengarkan.

”Kita sering bertanya terus pulang. Jadi saya guyonan. Mas Budi di rapat-rapat tertentu banyak mendengar. Karena salah satu problem negara kita itu sekarang sulit mendengar. Kalau jadi pemerintah, kan, mesti mendengar,” ungkapnya.

Ia meminta wartawan untuk memastikan soal reshuffle ke Presiden Prabowo langsung atau Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. ”Atau kalau yang tahu ya Pak Presiden atau tanya ke Pak Dasco. Kalau saya hanya guyonan saja,” ujarnya.

Namun, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan berbeda. Ia menilai, peluang reshuffle semakin menguat setelah Thomas meninggalkan kursi wakil menteri keuangan.

Pergeseran itu dipandang sebagai indikasi awal evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet Presiden Prabowo, khususnya di sektor ekonomi dan program strategis yang berdampak luas kepada publik.

Menurutnya, momentum reshuffle kali ini seharusnya dimaksimalkan untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintahan. Sebab, sektor-sektor yang memiliki dampak langsung kepada kesejahteraan rakyat, seperti program populis dan ekonomi, menuntut perhatian serius setelah catatan performa di tahun pertama dianggap belum optimal.

“Momentum reshuffle kali ini mestinya memang untuk meningkatkan kinerja kabinet, karena di tahun pertama kemarin ada catatan bagi kabinet khususnya soal kualitas program-program populis,” ujar Agung saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Agung menyoroti sejumlah program populis yang menjadi tolak ukur persepsi publik. Beberapa di antaranya soal tingkat kepuasan masyarakat terhadap program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program pemberdayaan ekonomi yang kini mengalami tren penurunan yang signifikan. Evaluasi figur yang menangani program tersebut dipandang penting agar kabinet mampu merespons dinamika sosial dan ekonomi dengan efektif.

Tidak hanya persoalan substansi kebijakan, komposisi figur di kabinet juga menjadi fokus perdebatan. Di tengah penguatan peluang reshuffle, publik mencermati nama-nama dari lingkar terdekat Presiden yang santer dibicarakan masuk ke dalam bursa kabinet.

Salah satunya adalah politikus Partai Gerindra Budi Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto. Budi yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR itu santer disebut akan masuk dalam kabinet. Nama-nama lain yang dikabarkan mengalami pergeseran antara lain Menteri Luar Negeri Sugiyono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Menurut Agung, figur-figur yang akan dipilih Presiden harus didasarkan pada kapasitas profesional dan integritas yang kuat, bukan sekadar kedekatan personal.

Menurut Agung, figur-figur yang akan dipilih Presiden harus didasarkan pada kapasitas profesional dan integritas yang kuat, bukan sekadar kedekatan personal. Penempatan orang-orang dekat kekuasaan tanpa kompetensi yang memadai justru berisiko menimbulkan beban politik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kabinet dan pemerintahan secara keseluruhan.

“Yang penting mereka harus membuktikan bahwa mereka ditunjuk bukan hanya sebatas dekat dengan presiden tapi juga punya kapasitas profesionalitas yang baik,” ujarnya.

Selain itu, Agung mencatat bahwa dinamika politik koalisi juga turut memengaruhi arah reshuffle kabinet. Ia menilai kemungkinan besar yang terjadi adalah reposisi internal antarjabatan, bukan pencopotan figur dari partai pendukung koalisi. Hal ini lantaran presiden cenderung merangkul berbagai elemen demi menjaga stabilitas pemerintahan.