Pemerintah China berencana menerapkan kembali regulasi lisensi ekspor baja mulai Januari 2026, ini harus menjadi perhatian serius bagi pasar baja global.
Kebijakan ini hadir bersamaan dengan penegasan pengendalian output crude steel sepanjang Rencana Lima Tahun ke-15 (2026–2030), di tengah masih lemahnya permintaan domestik China dan lonjakan ekspor baja yang memicu tekanan harga serta friksi dagang internasional.
Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji menilai kebijakan tersebut tidak dapat dibaca sebagai pengetatan pasokan secara otomatis.
"Lisensi ekspor bukanlah kuota. Tanpa pembatasan volume yang eksplisit, kebijakan ini lebih berfungsi sebagai kontrol administratif dan kualitas, bukan instrumen struktural untuk mengurangi kelebihan pasokan global,” kata Widodo.
Widodo menjelaskan, sebagian pelaku pasar berharap lisensi ekspor dapat menekan praktik ekspor agresif berharga rendah dari China.
Namun secara fundamental, kelebihan kapasitas baja global yang telah melampaui 600 juta ton membuat tekanan struktural tetap tinggi.
Dalam kondisi tersebut, perubahan kebijakan Tiongkok lebih tepat dibaca sebagai perubahan struktur risiko, bukan solusi menyeluruh bagi pasar baja dunia.
