Penulis: Rifiana Seldha
TVRINews, Jakarta
Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan penurunan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk tahun 2026. Pemangkasan dilakukan pada Pertalite dan solar subsidi, sementara kuota minyak tanah justru mengalami kenaikan tipis.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan kebijakan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Januari 2026.
“Kami BPH telah menetapkan penyaluran kuota JBT dan JBKP tahun 2026,” ujar Wahyudi Anas dalam rapat tersebut, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Dalam paparannya, Wahyudi menjelaskan kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak solar atau solar subsidi pada 2026 ditetapkan sebesar 18.636.500 kiloliter (kl). Angka tersebut turun 1,32 persen dibandingkan kuota solar subsidi tahun 2025 yang sebesar 18.885.000 kl.
Sementara itu, kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite pada 2026 ditetapkan sebesar 29.267.947 kl. Jumlah ini turun cukup signifikan, yakni 6,28 persen dibandingkan kuota Pertalite tahun 2025 yang mencapai 31.230.017 kl.
Berbeda dengan solar subsidi dan Pertalite, kuota minyak tanah justru mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen. Kuota minyak tanah pada 2026 ditetapkan sebesar 526 ribu kl, meningkat dari 525 ribu kl pada tahun sebelumnya.
Penurunan kuota BBM bersubsidi tersebut tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi BBM subsidi sepanjang 2025. Sebelumnya, BPH Migas mencatat penghematan anggaran mencapai Rp4,9 triliun berkat pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN 2025.
Wahyudi memaparkan, realisasi penyaluran solar subsidi sepanjang 2025 mencapai 97,49 persen dari kuota APBN. Dari kuota sebesar 18,88 juta kl, realisasi penyaluran tercatat sebesar 18,41 juta kl. Pengendalian tersebut menghasilkan penghematan sekitar 473,6 ribu kl atau setara Rp2,11 triliun.
Untuk minyak tanah, realisasi penyaluran mencapai 507,9 ribu kl atau 96,75 persen dari kuota APBN sebesar 525 ribu kl. Dari angka tersebut, pemerintah menghemat sekitar 17 ribu kl atau setara Rp0,12 triliun.
Penghematan terbesar terjadi pada penyaluran JBKP atau Pertalite. Sepanjang 2025, realisasi penyaluran Pertalite tercatat sebesar 28,06 juta kl atau 89,86 persen dari kuota APBN yang ditetapkan sebesar 31,23 juta kl.
“Untuk JBKP Pertalite terdapat penghematan 3.166.588 KL atau setara dengan Rp 2,75 triliun,” ujar Wahyudi.
Editor: Redaksi TVRINews
