JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Fiona Handayani, membantah punya kewenangan untuk mewakili menteri dalam rapat-rapat dengan pejabat eselon kementerian.
Hal ini Fiona sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dengan terdakwa Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.
“Saya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, saya mengikuti zoom-zoom untuk memfasilitasi dan memberikan saran dan rekomendasi,” kata Fiona, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Baca juga: Jurist Tan Dikabarkan Jadi WN Australia, Kejagung: Masih WNI
Fiona menegaskan, sebagai staf khusus Nadiem, dia tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan.
“Dalam kaitannya untuk mengambil keputusan dalam arti pemimpin rapat sebagai pengambilan keputusan, tidak,” tegas Fiona.
Jaksa kembali mencecar Fiona terkait kewenangannya.
Sebab, berdasarkan saksi-saksi dalam sidang, staf khusus disebut diberikan kewenangan lebih oleh Nadiem.
“Posisi saudara memimpin zoom itu, posisi status staf khusus menteri (SKM) mewakili menteri?” tanya Jaksa Roy Riady.
Fiona menegaskan, dia tidak memimpin rapat tersebut untuk mewakili Nadiem.
