Penulis: Fityan
TVRINews-Jakarta
Anggaran tersedia hanya Rp600 miliar, Mensos Saifullah Yusuf ajukan dukungan tambahan ke DPR RI.
Kementerian Sosial (Kemensos) memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar lebih dari Rp2 triliun guna mengakselerasi proses pemulihan pasca-bencana di wilayah Sumatera.
Angka tersebut jauh melampaui ketersediaan dana saat ini yang tercatat hanya sebesar Rp600 miliar.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa 27 januari 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa defisit anggaran ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menangani dampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Kebutuhan anggaran untuk penanganan pasca-bencana di Sumatera saja diperkirakan mencapai Rp2 triliun lebih," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut di hadapan anggota legislatif.
Defisit Anggaran dan Penurunan Alokasi
Gus Ipul merincikan bahwa saat ini pihaknya menghadapi celah fiskal yang signifikan. Dengan alokasi yang ada pada Rincian Output (RO) sebesar Rp600 miliar, terdapat kekurangan dana sedikitnya Rp1,4 triliun untuk memenuhi standar pemulihan yang ideal.
Berdasarkan data kementerian, tren alokasi anggaran kebencanaan terus mengalami penurunan yang cukup tajam. Jika pada tahun 2025 alokasi dana berada di angka Rp519 miliar, maka pada tahun anggaran 2026 ini jumlahnya merosot menjadi Rp179 miliar.
"Terjadi penurunan sebesar Rp339 miliar lebih. Kami memohon dukungan dari para anggota DPR untuk mendiskusikan solusi atas keterbatasan ini," tambahnya.
Prioritas Pemulihan & Sinergi Data
Kemensos berencana mengalokasikan dana tersebut untuk program-program krusial yang menyentuh langsung kebutuhan penyintas. Beberapa poin utama dalam simulasi anggaran tersebut meliputi:
- Santunan bagi ahli waris korban jiwa.
- Penyediaan perlengkapan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara).
- Program penguatan ekonomi bagi para korban terdampak.
- Penyaluran bantuan jaminan hidup dan kebutuhan logistik pangan.
Menteri Sosial menegaskan bahwa angka-angka tersebut masih bersifat simulasi berdasarkan data awal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Gus Ipul memastikan bahwa penyaluran dana nantinya akan tetap mengedepankan akuntabilitas melalui koordinasi ketat antar-lembaga.
"Penyaluran akhir akan didasarkan pada usulan resmi dari pemerintah kabupaten/kota yang telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri," pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews
