Komisi V Sebut Kementerian PU Butuh Rp 74 T Buat Pulihkan Sumatera

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyebut Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membutuhkan dana sebesar Rp 74 triliun hingga tahun 2028 untuk rehabilitasi infrastruktur di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pascabencana banjir-longsor.

Namun, menurut Lasarus, anggaran yang dimiliki Kementerian PU masih kurang untuk menutupi kebutuhan dana itu.

“Kita butuh anggaran 74 triliun untuk 3 tahun. Sekarang kementerian PU itu punya anggaran kurang lebih 500 miliar, diblokir yang baru dicairkan baru 52 miliar. ada 170 miliar untuk bina marga dan 247 miliar untuk sumber daya air itu masih diblokir,” ucap Lasarus usai rapat kerja bersama Menteri PU di DPR, Selasa (27/1).

“Kebutuhan mendesak sekarang 4 triliun, duitnya nggak ada. Ya, jadi kalau belum jelas dari Menteri PU, kalau saya nggak ada beban menyampaikan karena paling juga saya ketua diganti kan gitu kan,” ucap Lasarus.

“Jadi, saya mau sampaikan pada teman-teman nih kondisi lapangan bahwa uang yang ada sekarang ini Menteri PU punya kurang lebih 400 miliar sampai 500 miliar yang sudah dibuka blokir baru 52 miliar dari anggaran kebutuhan darurat 4 triliun. Jadi itu posisi kita hari ini,” tandasnya.

Di sisi lain, menurut Menteri PU, Dody Hanggodo, kebutuhan dana itu masih bersifat rencana yang baru disampaikan ke Bappenas.

“Kan itu termasuk dari rencana induk yang kita masukkan ke Bappenas. kan baru rencana baru rencana ya, baru rencana yang kita submit ke Bappenas kemarin total sekitar 74, 74 triliun sekian lah,” ucap Dody pada kesempatan yang sama.

“Itu nanti akan di-review bappenas, di-review berdua. Kita, saya dan Kementerian Perhubungan, kami satu tim sudah mengajukan ke Bappenas, nanti kita akan duduk bersama dengan Bappenas mana yang oke, mana yang nggak oke dari situ kan akan keluar anggarannya,” tambahnya.

Setelah Bappenas menyetujui, Dody menyebut prosesnya akan berlanjut ke Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana, Tito Karnavian. Bila sudah disetujui, maka proses berlanjut ke pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan.

“Dari situ di-approve lagi oleh Kepala Satgas, baru kita atas dasar rencana yang sudah di-oke oleh Kepala Satgas kita mengajukan penganggarannya kepada Menteri Keuangan,” jelas Dody.

Selain soal anggaran, Dody menyebut kini Kementerian PU sudah mulai membangun jembatan permanen di ketiga provinsi tersebut. Langkah itu, menurutnya, dilakukan untuk persiapan menjelang bulan suci Ramadan dan lebaran Idul Fitri.

“Menjelang Ramadan dan Idul Fitri sehingga angkutan logistik yang lewat juga makin besar-besar yang lebih dari 20 ton, 30 ton, 40 ton, 50 ton sementara jembatan-jembatan darurat yang kita pasang itu kan maksimal cuma 10-20 ton, tidak bisa lebih dari itu,” ucap Dody.

“Kita sekarang juga sudah mulai mengerjakan pembangunan jembatan permanen pada saat masih di posisi tanggap darurat, hanya karena kita memikirkan jangan sampai ternyata jembatan-jembatan darurat yang kita bikin itu mendadak roboh misalnya karena dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar yang sebetulnya untuk mengangkut kebutuhan masyarakat juga,” tambahnya.

Pembangunan ini, Dody menjelaskan, beriringan dengan pengawasan pada jembatan sementara.

“Tapi memang karena jembatannya masih jembatan darurat memang belum memungkinkan untuk dilalui kendaraan besar, jadi sementara waktu, satu sisi kita membangun jembatan permanen secepat-cepatnya, satu sisi kita hampir tiap waktu, seminggu sekali saya sudah instruksikan kepada seluruh kepala balai untuk ngecek kualitas dari jembatan darurat kita,” jelas Dody.

“Hampir tiap hari, hampir tiap minggu pada saat kita ngecek pasti strukturnya goyang. Harus kita setop kendaraan itu 10-12 jam untuk alat kita melakukan (pengecekan) dan cepat jadi, itulah makanya gunanya pekerjaan permanen di jembatan utamanya ya, itu kita mulai kerjakan,” tandasnya.