Menlu Sugiono Tegaskan RI Masuk Board of Peace Selama 3 Tahun Tanpa Biaya

Jakarta: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan langkah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace adalah untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian serta memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Menlu Sugiono menyampaikan itu usai Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa 27 Januari 2026. “Intinya adalah Indonesia menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ucap Menlu Sugiono.

Dia menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan saat ini untuk terlibat dalam penciptaan perdamaian di Gaza.

Menlu Sugiono juga memastikan Indonesia tetap konsisten memperjuangkan two-state solution dalam penyelesaian konflik di Gaza.

“Tentu saja arah kompas kita tetap two-state solution. Konflik ini terjadinya sudah lama. Puluhan tahun, karena itu pasti ada langkah-langkah super taktis yang harus kita lakukan,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menlu Sugiono pun memastikan Indonesia tidak berkewajiban membayar untuk bergabung dalam Board of Peace.

Dia mengatakan negara-negara yang diundang untuk bergabung, termasuk Indonesia, bakal menjadi anggota selama tiga tahun tanpa biaya.

“Tidak, tidak ada (iuran). Itu semua negara yang diundang, itu entitled untuk menjadi member selama 3 tahun,” kata Sugiono.

Pada 23 Januari lalu, Menlu Sugiono juga telah menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace.

Dia mengatakan Indonesia memandang penting untuk bergabung karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya bagi Palestina

Presiden Prabowo juga telah mempertimbangkan berbagai aspek strategis.

“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” tegas Menlu.