Bisnis.com, DENPASAR – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memperkuat pasokan pangan untuk mengendalikan inflasi sepanjang 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan pada kuartal I/2026, akan ada perayaan hari besar keagamaan seperti Ramadan, Idulfitri, dan juga hari raya Nyepi. Sehingga, perlu dilakukan penguatan pasokan agar harga pangan tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat.
Selain itu, penguatan peran Perumda sebagai offtaker perlu dioptimalkan melalui perluasan kerja sama dengan desa dan dukungan pembiayaan perbankan untuk memberikan kepastian pasar bagi petani.
"Upaya stabilisasi juga perlu dilakukan lebih intensif melalui dukungan sarana prasarana pasca panen, penguatan kerja sama antar wilayah untuk memenuhi kebutuhan program strategis, pengawasan distribusi yang berkelanjutan oleh Satgas Pangan," jelasnya, Selasa (27/1/2026).
Dalam rapat TPID, masing-masing Kabupaten/Kota di Bali sepakat untuk dapat memperkuat ketersediaan pasokan melalui perbaikan masa tanam, perluasan KAD, serta pelaksanaan operasi pasar yang terkoordinasi dan terjadwal. Melalui sinergi yang kuat, penguatan peran kelembagaan, serta langkah antisipatif yang terukur, Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia, BPS, TPID, Perumda, dan Satgas Pangan terkait berkomitmen menjaga stabilitas inflasi Bali agar tetap terkendali, mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91% (YoY), terkendali dalam sasaran inflasi 2,5±1% dan sedikit di bawah nasional 2,92% (YoY). Adapun kontributor utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,53%, sehingga menjadi fokus utama pengendalian inflasi ke depan.
Baca Juga
- Zero ODOL Berisiko Picu Inflasi, Kenaikan Biaya Produksi Industri Membayangi
- Inflasi Inti Terjaga, Purbaya Pede Ekonomi 2026 Tembus 6,2%
- BEI Kepri Dorong Pasar Modal Jadi Strategi Hadapi Inflasi 2026
"Atas berbagai upaya yang telah dilakukan, Provinsi Bali berhasil mencatatkan pengendalian inflasi yang relatif baik dan menempati peringkat ke-18 nasional pada tahun 2025," jelas Erwin.
Tantangan inflasi pada 2025, yaitu faktor cuaca, meningkatnya volatilitas harga komoditas pangan, serta tingginya inflasi pangan di sejumlah wilayah, seperti Sumatera dan Jawa.
Tekanan harga tersebut turut memengaruhi dinamika harga komoditas hortikultura di Bali. Memasuki tahun 2026, tantangan akan semakin kompleks. Beberapa faktor utama perlu menjadi perhatian antara lain penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan ternak sapi, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Februari-Maret yang berpotensi meningkatkan tekanan permintaan dan harga komoditas pangan.
Bank Indonesia juga menyoroti adanya peningkatan volatilitas inflasi di sejumlah wilayah sentra produksi, seperti Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan volatilitas dari 0,54% pada 2024 menjadi 0,82%, dengan pola serupa di Badung dan Singaraja.
Volatilitas yang tinggi berpotensi meningkatkan ketidakpastian dan perlu dimitigasi secara sistematis. Untuk memitigasi ketidakpastian tersebut, strategi dari hulu ke hilir terus diperkuat melalui peran Perumda di sisi hulu untuk mendukung produktivitas dan sebagai offtaker untuk menjaga kesinambungan pasokan, termasuk kerja sama dengan KDKMP dan supply pasokan ke SPPG dari sisi hilir.
Selain itu, program pengendalian inflasi pangan diharapkan dapat menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat implementasi pengendalian inflasi berbasis aksi nyata di lapangan.
