Dukung Sikap Kapolri, Ketum GPA: Polri Wajib di Bawah Presiden

jpnn.com
5 jam lalu
Cover Berita

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mendukung Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan Polri tidak di bawah kementerian khusus, tetapi presiden.

Menurut Aminullah, posisi Polri yang berada langsung di bawah presiden merupakan amanat hukum dan konstitusi yang tidak boleh ditawar.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Janji Bangun 20 SMA Garuda untuk Lengkapi SMA Taruna Nusantara

Dia menilai perubahan struktur apabila Polri di bawah kementerian khusus justru berpotensi menimbulkan masalah serius dalam tata kelola negara.

“Itu bukan sekadar pilihan kelembagaan, melainkan keharusan negara. Wajib hukum nya Polri di bawah presiden. Jika tidak, runtuh negara,” ujar Aminullah di Jakarta, Selasa (27/1).

BACA JUGA: DPR Sebut Kunjungan Presiden Prabowo Kode Dukung IKN Nusantara

Aminullah menegaskan penempatan Polri di bawah kementerian khusus berisiko melemahkan sistem ketatanegaraan dan menciptakan konflik kewenangan. 

Dia mengingatkan kesalahan menata institusi strategis seperti Polri bisa berdampak fatal bagi keberlangsungan negara.

BACA JUGA: Presiden Prabowo: Tujuan Bernegara untuk Kesejahteraan Semua Rakyat

“Jika struktur ini diubah tanpa dasar konstitusional yang kuat, negara bisa runtuh dari dalam. Sebab, Polri adalah salah satu pilar utama penegakan hukum, stabilitas keamanan, dan perlindungan masyarakat,” tegas Aminullah.

Aminullah menilai Polri harus tetap independen dari kepentingan birokrasi sektoral agar mampu bekerja secara profesional, objektif, dan efektif dalam menjaga keamanan nasional.

Dia menyebut pernyataan Kapolri yang menolak Polri berada di bawah kementerian merupakan sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi.

Menurut Aminullah, sikap Kapolri menunjukkan komitmen menjaga muruah institusi kepolisian sekaligus sistem presidensial Indonesia.

“Apa yang disampaikan Kapolri sejalan dengan semangat reformasi dan prinsip negara hukum. Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden adalah bentuk kontrol yang jelas, tegas, dan konstitusional,” kata Aminullah. (Jos/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ragil


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Cha Eun-woo Kena Cancel Culture, Dihapus dari Berbagai Iklan setelah Kontroversi Penggelapan Pajak
• 6 jam lalumerahputih.com
thumb
Aston Villa umumkan rekrutmen Tammy Abraham dari Besiktas
• 1 jam laluantaranews.com
thumb
Outlook Shipping & Container Port 2026: Era Oversupply & Transformasi Digital
• 19 jam lalukumparan.com
thumb
Prancis Segera Sahkan UU Atur Larangan Anak di Bawah 15 Tahun Akses Medsos
• 20 jam laludetik.com
thumb
Menpora Siapkan Opsi Ambil Alih Federasi untuk Atasi Dualisme
• 7 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.