Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melakukan langkah drastis untuk membenahi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melakukan langkah drastis untuk membenahi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah ini ditandai dengan rencana pencopotan dan rotasi besar-besaran terhadap para pejabat yang bertugas di lima pelabuhan utama di Indonesia.
"Kami akan memperbaiki restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran. Bea Cukai akan kami mulai besok," kata Purbaya usai konferensi pers KSSK, Selasa (27/1/2026).
Purbaya mengungkapkan bahwa pelabuhan yang menjadi sasaran rotasi tersebut meliputi Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, serta wilayah Sumatera Utara.
Terkait nasib para pejabat di lokasi tersebut, Menkeu memberikan sinyal bahwa tidak semuanya akan mendapatkan posisi baru. Beberapa di antaranya bahkan terancam dibebastugaskan atau dirumahkan tergantung hasil evaluasi yang dilakukan. Saat ditanya mengenai rincian pejabat tersebut, dia menjawab dengan nada sedikit berseloroh namun tegas.
"Enggak, sebagian dirumahkan, sebagian enggak, tergantung doa mereka nanti malam," ujar Purbaya.
Selain itu, Purbaya menjelaskan bahwa kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh para pejabat bermasalah tersebut akan diisi oleh talenta-talenta dari Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai memiliki integritas dan kapasitas untuk memberikan kinerja yang lebih baik di lingkungan Bea Cukai.
"Dari pajak yang kita anggap masih bisa bekerja lebih baik," kata dia.
Langkah ini merupakan bagian dari janji Purbaya untuk memberikan "kejutan drastis" dalam rangka pembersihan institusi.
Sebelumnya, dalam acara diskusi di Thamrin Nine Ballroom pada hari yang sama, dia menyatakan akan mengganti seluruh pejabat di bawah Direktur Jenderal Bea Cukai guna memperbaiki tata kelola dan pengawasan.
Langkah tegas Menteri Keuangan ini muncul di tengah situasi pelik yang melanda DJBC, di mana belakangan Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor otoritas tersebut.
Tindakan hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit tahun 2022 yang menyeret nama pejabat Bea Cukai hingga rumah tinggal mereka tak luput dari pemeriksaan penyidik.
Dengan adanya rotasi di pelabuhan-pelabuhan strategis yang menjadi pintu masuk dan keluar logistik nasional, pemerintah berharap pengawasan terhadap komoditas ekspor-impor dapat berjalan lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.
(NIA DEVIYANA)
