Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp23,05 triliun hingga akhir 2025.
“Total penyaluran TKD sampai 31 Desember 2025, sebesar Rp23,05 triliun atau 96,29 persen dari total alokasi,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, Selasa (27/1).
Ia menjelaskan realisasi penyaluran terbesar adalah untuk dana alokasi umum (DAU) dengan total Rp14,95 triliun atau 97,81 persen dari alokasi. Penyaluran dana bagi hasil (DBH) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring peningkatan alokasi pada 2025.
Baca juga: Kemenkeu: Realisasi TKD di NTT triwulan I-2025 capai Rp5,30 triliun
Penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik hingga Desember 2025, dilaksanakan untuk enam bidang prioritas pada 23 pemerintah daerah, dengan penyaluran terbesar di bidang kesehatan dan keluarga berencana (KB) sebesar Rp530,28 miliar.
Sementara itu, penyaluran DAK non-fisik terlaksana optimal dengan realisasi terbesar untuk Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, mencapai Rp2,15 triliun (99 persen dari pagu).
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi NTT menjadi penerima alokasi TKD terbesar, yakni Rp3,10 triliun, dengan realisasi penyaluran sebesar Rp3,05 triliun atau 98,56 persen dari alokasi.
“Kecepatan penyaluran TKD juga sangat bergantung dari kecepatan pemenuhan syarat salur dari masing-masing pemerintah daerah,” tambahnya.
Untuk penyaluran menurut wilayah, Kota Kupang mencatat persentase realisasi tertinggi sebesar 99,31 persen, sedangkan persentase realisasi terendah tercatat di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 93,04 persen.
Sampai Desember 2025, penyaluran insentif fiskal mencapai Rp239,23 miliar atau 100 persen dari total alokasi. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menjadi penerima alokasi insentif fiskal terbesar, yakni Rp32,83 miliar dan telah terealisasi seluruhnya.
Baca juga: Kemenkeu relaksasi TKD Rp46,05 T bagi daerah terdampak banjir Sumatra
Baca juga: Kemenkeu catat penyaluran TKD Rp713,4 triliun per Oktober 2025
Adapun realisasi dana desa mencapai Rp2,31 triliun atau 85,69 persen dari alokasi, yang terdiri atas Rp1,69 triliun dana desa earmark dan Rp626,99 miliar dana desa regular. Realisasi dana desa earmark terbesar digunakan untuk program ketahanan pangan yakni Rp586,96 miliar.
Adi menegaskan bahwa TKD memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi regional NTT, sehingga diharapkan penyaluran pada 2026 dapat semakin optimal guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
“Total penyaluran TKD sampai 31 Desember 2025, sebesar Rp23,05 triliun atau 96,29 persen dari total alokasi,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, Selasa (27/1).
Ia menjelaskan realisasi penyaluran terbesar adalah untuk dana alokasi umum (DAU) dengan total Rp14,95 triliun atau 97,81 persen dari alokasi. Penyaluran dana bagi hasil (DBH) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring peningkatan alokasi pada 2025.
Baca juga: Kemenkeu: Realisasi TKD di NTT triwulan I-2025 capai Rp5,30 triliun
Penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik hingga Desember 2025, dilaksanakan untuk enam bidang prioritas pada 23 pemerintah daerah, dengan penyaluran terbesar di bidang kesehatan dan keluarga berencana (KB) sebesar Rp530,28 miliar.
Sementara itu, penyaluran DAK non-fisik terlaksana optimal dengan realisasi terbesar untuk Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, mencapai Rp2,15 triliun (99 persen dari pagu).
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi NTT menjadi penerima alokasi TKD terbesar, yakni Rp3,10 triliun, dengan realisasi penyaluran sebesar Rp3,05 triliun atau 98,56 persen dari alokasi.
“Kecepatan penyaluran TKD juga sangat bergantung dari kecepatan pemenuhan syarat salur dari masing-masing pemerintah daerah,” tambahnya.
Untuk penyaluran menurut wilayah, Kota Kupang mencatat persentase realisasi tertinggi sebesar 99,31 persen, sedangkan persentase realisasi terendah tercatat di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 93,04 persen.
Sampai Desember 2025, penyaluran insentif fiskal mencapai Rp239,23 miliar atau 100 persen dari total alokasi. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menjadi penerima alokasi insentif fiskal terbesar, yakni Rp32,83 miliar dan telah terealisasi seluruhnya.
Baca juga: Kemenkeu relaksasi TKD Rp46,05 T bagi daerah terdampak banjir Sumatra
Baca juga: Kemenkeu catat penyaluran TKD Rp713,4 triliun per Oktober 2025
Adapun realisasi dana desa mencapai Rp2,31 triliun atau 85,69 persen dari alokasi, yang terdiri atas Rp1,69 triliun dana desa earmark dan Rp626,99 miliar dana desa regular. Realisasi dana desa earmark terbesar digunakan untuk program ketahanan pangan yakni Rp586,96 miliar.
Adi menegaskan bahwa TKD memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi regional NTT, sehingga diharapkan penyaluran pada 2026 dapat semakin optimal guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
