Pantau - Korea Selatan menyatakan akan menyampaikan komitmennya kepada Amerika Serikat untuk melaksanakan kesepakatan dagang yang telah disepakati, menyusul pengumuman mengejutkan Presiden AS Donald Trump terkait rencana kenaikan tarif impor otomotif dari 15 persen menjadi 25 persen.
Rapat Darurat dan Respons Pemerintah Korea SelatanGedung Biru mengungkapkan bahwa pemerintah Korea Selatan telah menggelar rapat lintas kementerian untuk membahas respons atas kebijakan tarif baru tersebut.
Rapat tersebut dilaksanakan setelah Presiden Trump mengumumkan secara mendadak rencana kenaikan tarif resiprokal dan bea masuk terhadap produk otomotif asal Korea Selatan.
Trump menyebut bahwa kenaikan tarif ini disebabkan oleh kurangnya kemajuan proses legislasi di Seoul dalam mengimplementasikan kesepakatan dagang yang telah difinalisasi pada Oktober tahun lalu.
"Pemerintah akan menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kesepakatan tersebut kepada pihak AS," ungkap Kang Yu-jung, Juru Bicara Kepresidenan Korea Selatan dalam pernyataan tertulisnya.
Kang juga menyatakan bahwa tarif baru itu belum berlaku dan akan melalui prosedur administratif, termasuk pemberitahuan resmi dalam Federal Register.
Ia menegaskan, pemerintah akan merespons pengumuman kenaikan tarif ini secara "tenang".
Meski demikian, Gedung Biru menekankan bahwa hingga saat ini belum menerima pemberitahuan atau penjelasan resmi dari pemerintah AS mengenai rencana kenaikan tarif tersebut.
Upaya Diplomatik dan Tekanan LegislasiDalam upaya meredam ketegangan dagang, Menteri Perindustrian Korea Selatan Kim Jung-kwan, yang saat ini sedang berada di Kanada, dijadwalkan akan segera melakukan kunjungan ke Amerika Serikat.
Kim dijadwalkan bertemu dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick.
Selain itu, Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-koo juga berencana melakukan perjalanan ke AS.
Yeo akan mengadakan konsultasi dengan Jamieson Greer, Kepala Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).
Klaim Presiden Trump bahwa parlemen Korea Selatan tidak menepati kesepakatan dagang diduga merujuk pada Rancangan Undang-Undang (RUU) investasi khusus yang masih tertunda pembahasannya di Majelis Nasional Korea Selatan.
RUU tersebut diajukan oleh Partai Demokrat (DP) yang saat ini berkuasa pada bulan November lalu, sebagai bagian dari komitmen investasi Korea Selatan senilai 350 miliar dolar AS ke Amerika Serikat.
Menanggapi tekanan tersebut, DP telah menggelar konsultasi dengan sejumlah pejabat pemerintah.
DP menyatakan akan meninjau kembali RUU tersebut dan menargetkan pemungutan suara pada bulan depan.
DP juga menyerukan dukungan bipartisan dari partai oposisi utama, People Power Party, agar RUU tersebut dapat segera disahkan.
