Pantau - Kantor Keamanan Nasional Kepresidenan Korea Selatan pada Selasa (26/1) mengutuk peluncuran rudal balistik jarak pendek oleh Korea Utara yang diarahkan ke Laut Timur dan menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Peluncuran Rudal Picu Rapat Darurat KeamananKepala Staf Gabungan Korea Selatan melaporkan bahwa peluncuran rudal tersebut terdeteksi berasal dari wilayah utara Pyongyang sekitar pukul 15.50 waktu setempat.
Rudal-rudal itu dilaporkan menempuh jarak sekitar 350 kilometer sebelum jatuh di perairan Laut Timur.
"Peluncuran rudal balistik Korea Utara adalah tindakan provokatif yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB," ungkap Kantor Keamanan Nasional dalam pernyataannya.
Menanggapi insiden tersebut, pemerintah Korea Selatan langsung mengadakan pertemuan darurat dengan pejabat militer untuk membahas situasi keamanan terkini.
Pihaknya juga menyerukan Korea Utara untuk "segera menghentikan" segala bentuk provokasi militer yang berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan.
Otoritas Korea Selatan dan Amerika Serikat saat ini tengah melakukan analisis mendalam terhadap detail teknis peluncuran tersebut.
Informasi lengkap mengenai kejadian ini telah disampaikan langsung kepada Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung.
Terkait Agenda Politik Korea UtaraPeluncuran rudal ini terjadi hanya beberapa pekan menjelang kongres pertama partai berkuasa di Korea Utara dalam lima tahun terakhir, yang dijadwalkan berlangsung pada awal bulan depan.
Kongres tersebut diperkirakan akan menjadi forum penting untuk menguraikan arah kebijakan Korea Utara dalam bidang pertahanan, diplomasi, dan ekonomi.
Sebelumnya, pada 4 Januari, Korea Utara juga meluncurkan rudal balistik ke arah Laut Timur.
Saat itu, rezim Pyongyang menyatakan bahwa peluncuran tersebut merupakan uji coba rudal hipersonik dan dihadiri langsung oleh pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un.
Peluncuran pada awal Januari bertepatan dengan persiapan keberangkatan Presiden Lee Jae Myung ke Beijing untuk menghadiri pertemuan puncak dengan Presiden China, Xi Jinping.

