Anak Muda Menunda Menikah, Calon Lansia Perlu Bersiap

Penurunan jumlah pernikahan dalam satu dekade terakhir menjadi isyarat awal perubahan demografi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, penurunan ini berjalan seiring dengan kenaikan usia kawin pertama dan penurunan tingkat kelahiran. Dalam jangka panjang, rangkaian perubahan tersebut menggeser struktur usia penduduk dan meningkatkan rasio ketergantungan.

Dalam satu dekade terakhir, jumlah pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang berlangsung bertahap dan konsisten. Data BPS mencatat, jumlah pernikahan pada 2014 sebesar 2.110.776 peristiwa. Pada 2023, jumlah itu menyusut menjadi 1.577.255 pernikahan.

Penurunan lebih dari setengah juta ini tidak terjadi dalam satu waktu. Pada periode 2015 hingga 2018, jumlah pernikahan masih berfluktuasi, tetapi tidak pernah kembali ke titik awal dekade. Setelah 2019, tren penurunan tampak semakin jelas dan berkelanjutan.

Dalam banyak analisis, pandemi Covid-19 sering disebut sebagai pemicu utama penurunan tajam pernikahan. Namun, data menunjukkan kecenderungan menurun sudah muncul sebelum pandemi. Pandemi lebih tepat dibaca sebagai percepatan dari perubahan yang telah berlangsung sebelumnya.

Menariknya, penurunan jumlah pernikahan berjalan seiring dengan kenaikan usia kawin pertama. BPS mencatat, rata-rata usia kawin pertama perempuan meningkat dari 22,3 tahun pada 2014 menjadi 23,1 tahun pada 2022. Pada laki laki, usia kawin pertama naik dari 25,7 tahun menjadi 26,3 tahun pada periode yang sama.

Kenaikan usia kawin mencerminkan perubahan dalam transisi menuju kehidupan keluarga. Pendidikan yang lebih panjang dan ketidakpastian ekonomi membuat keputusan menikah ditunda.

Pernikahan tidak lagi menjadi pintu awal kehidupan dewasa, tetapi keputusan yang diambil setelah berbagai pertimbangan, misalnya faktor ekonomi yang belakangan ini menjadi bahasan hangat.

Dalam konteks Indonesia, pernikahan masih menjadi dasar utama pembentukan keluarga. Penundaan pernikahan berarti penundaan kelahiran. Memang, efek domino ini tidak langsung terlihat, tetapi arah perubahannya dapat dibaca dari sekarang.

Perubahan pola pernikahan berkaitan erat dengan penurunan tingkat kelahiran. BPS mencatat, total fertility rate Indonesia turun dari 2,6 anak per perempuan pada 2012 menjadi 2,18 anak pada 2022. Angka ini semakin mendekati batas penggantian penduduk.

Penurunan fertilitas tidak hanya dipengaruhi jumlah pernikahan, tetapi juga jumlah anak per keluarga. Keluarga kecil menjadi pola yang semakin lazim, terutama di wilayah perkotaan.

Sebab, jumlah anak dalam keluarga muda kini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ekonomi, bukan sekadar kewajaran atau tuntutan sosial.

Dalam jangka pendek, dampak penurunan fertilitas belum terasa mencolok. Namun, dalam jangka panjang, jumlah kelahiran tahunan yang lebih kecil akan memengaruhi struktur penduduk. Basis usia muda akan menyempit secara perlahan.

Perubahan fertilitas tecermin dalam komposisi umur penduduk. BPS mencatat, proporsi penduduk usia 0 hingga 14 tahun turun dari 28,6 persen pada 2010 menjadi 23,3 persen pada 2020. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya jumlah anak dalam populasi nasional.

Pada saat yang sama, kelompok usia lanjut terus membesar. Proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas meningkat dari 5,0 persen pada 2010 menjadi 8,5 persen pada 2024 atau sekitar 20,5 juta jiwa. Pergeseran ini menandai transisi menuju masyarakat yang menua.

Struktur penduduk tidak lagi berbentuk piramida dengan dasar lebar. Komposisi usia bergerak menuju bentuk yang lebih seimbang antara kelompok muda dan tua. Implikasinya meluas ke bidang ekonomi, sosial, dan fiskal.

Perubahan struktur umur tecermin dalam rasio ketergantungan. BPS mencatat, rasio ketergantungan Indonesia turun dari 51,3 pada 2010 menjadi 41,3 pada 2020. Penurunan ini menandai periode bonus demografi yang saat ini sedang terjadi.

Setelah 2020, penurunan tersebut mulai melambat. Pada 2024, rasio ketergantungan kembali naik menjadi 44,2. Kenaikan ini terutama dipicu oleh bertambahnya jumlah penduduk lansia.

Artinya, penurunan pernikahan dan kelahiran akan mempercepat kenaikan rasio ketergantungan. Jumlah penduduk usia kerja akan tumbuh lebih lambat dibandingkan kelompok tidak produktif. Tekanan terhadap sistem sosial dan fiskal akan meningkat.

Gambaran jangka panjang perubahan ini juga tecermin dalam proyeksi Badan Kependudukan PBB (UNFPA). Grafik proyeksi menunjukkan, pertambahan penduduk tahunan Indonesia telah mencapai puncaknya pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an.

Angka tersebut menurun secara bertahap hingga mendekati titik balik pada dekade 2020-an. Titik ini menjadi batas antara fase pertumbuhan historis dan fase transisi menuju perlambatan struktural.

Dalam proyeksi median, laju pertambahan penduduk tahunan diperkirakan terus menurun setelah 2025. Pada paruh kedua abad ini, pertumbuhan penduduk Indonesia diproyeksikan mendekati nol, bahkan memasuki wilayah negatif. Artinya, jumlah penduduk secara absolut dapat mulai menyusut.

Rentang proyeksi memperlihatkan adanya variasi skenario, tetapi arah umumnya sama. Mayoritas lintasan mengarah pada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Bahkan, dalam skenario yang lebih optimistis, pertumbuhan tidak kembali ke tingkat historis sebelumnya.

Proyeksi ini menegaskan, perubahan struktur usia adalah proses yang tengah berlangsung, bukan kemungkinan jauh di masa depan. Basis penduduk usia muda yang selama puluhan tahun menopang pertumbuhan mulai menyempit akibat menurunnya kelahiran. Pada saat yang sama, kelompok usia lanjut terus bertambah seiring dengan meningkatnya harapan hidup.

Dalam konteks ini, data pernikahan yang menurun menjadi bagian dari rangkaian sebab akibat demografi. Penurunan pernikahan hari ini akan memengaruhi jumlah kelahiran pada dekade berikutnya. Dampaknya baru terlihat penuh dalam proyeksi jangka panjang seperti yang digambarkan dalam grafik tersebut.

Dalam struktur sosial tradisional, keluarga menjadi penyangga utama bagi orang lansia. Anak dan kerabat berperan sebagai sumber pendapatan dan perawatan. Pola ini masih bertahan, tetapi mulai mengalami tekanan dalam satu dekade ini.

Jumlah anak yang lebih sedikit mengurangi kapasitas keluarga untuk menopang orang tua. Mobilitas kerja juga menjauhkan generasi muda dari tempat tinggal orang tua. Imbasnya, dukungan keluarga tidak lagi selalu tersedia.

Perubahan ini membuat pemerintah semestinya mulai serius berperan sebagai penyedia perlindungan usia tua. Tanggung jawab yang dulu berada di ranah keluarga perlahan berpindah ke ranah kebijakan publik.

Hingga saat ini, pemerintah menyediakan jaminan kesehatan nasional yang mencakup seluruh kelompok usia. Pada 2023, BPS mencatat lebih dari 96 persen penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN. Skema ini menjadi penopang utama pembiayaan kesehatan warga lansia.

Selain itu, terdapat bantuan sosial lanjut usia bagi kelompok miskin dan telantar. Misalnya, melalui program bantuan permakanan atau makanan siap santap bernutrisi yang diantar dua kali sehari bagi orang lansia tunggal dan penyandang disabilitas kurang mampu. Namun, cakupannya masih terbatas dibandingkan jumlah penduduk lansia secara nasional.

Dalam laporan rasio ketergantugan, sekitar 45 persen warga lansia tidak memiliki penghasilan sendiri. Sebagian besar penduduk lansia justru bergantung pada keluarga atau bantuan sosial. Perlindungan negara masih bersifat minimal dan selektif.

Keterbatasan perlindungan orang lansia berkaitan dengan struktur pasar kerja. BPS mencatat lebih dari 55 persen pekerja Indonesia berada di sektor informal.

Kelompok ini tidak memiliki akses rutin terhadap jaminan pensiun. Artinya, ketika memasuki usia tua, pekerja informal bergantung pada tabungan pribadi atau bantuan keluarga dan risiko jatuh ke dalam kemiskinan meningkat.

Pertumbuhan jumlah orang lansia berlangsung lebih cepat dibandingkan perluasan sistem jaminan sosial. Kesenjangan ini menjadi tantangan utama dalam menghadapi penuaan penduduk. Tanpa koreksi kebijakan, beban sosial akan meningkat.

Akhirnya, data pernikahan, fertilitas, dan struktur umur membentuk satu rangkaian yang saling terkait. Penurunan pernikahan hari ini akan memengaruhi jumlah kelahiran pada dekade berikutnya. Menurunnya kelahiran kemudian mengubah komposisi penduduk usia kerja.

Perubahan komposisi ini berujung pada kenaikan rasio ketergantungan. Beban ekonomi penduduk usia produktif meningkat karena harus menopang kelompok usia muda dan lansia secara bersamaan. Dalam konteks ini, dinamika pernikahan tidak lagi semata persoalan privat.

Saat ini, Indonesia masih berada pada fase akhir bonus demografi. Namun, waktu untuk memetik manfaatnya menyempit dan penurunan kelahiran memperkecil basis tenaga kerja masa depan. Dalam jangka panjang, tantangan tidak lagi terletak pada jumlah penduduk, tetapi pada struktur usianya.

Perubahan demografi juga menuntut penyesuaian pasar kerja. Usia pensiun, pola kerja fleksibel, dan pelatihan ulang menjadi isu yang semakin relevan. Tanpa adaptasi, jurang antara usia produktif dan usia lanjut akan semakin lebar.

Di ranah publik, kebijakan lansia masih bertumpu pada perlindungan minimal. Bantuan sosial dan jaminan kesehatan berfungsi sebagai jaring pengaman dasar. Pendekatan ini belum dirancang sebagai strategi menghadapi penuaan penduduk secara sistemik.

Padahal, penduduk lansia bukan hanya kelompok yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga sumber pengalaman dan pengetahuan sosial. Tanpa kebijakan aktif dari pemerintah, potensi ini tidak terkelola. Orang lansia lebih sering diposisikan sebagai beban daripada sebagai bagian dari modal sosial.

Dalam situasi ini, penurunan pernikahan dan kelahiran perlu dibaca sebagai sinyal peringatan dini. Saat ini, proses perubahan struktur penduduk Indonesia sedang bergerak ke arah yang berbeda dari masa lalu. Arah ini tidak otomatis buruk, tetapi membutuhkan kesiapan kebijakan.

Dalam kerangka itulah, kebijakan publik tidak cukup hanya merespons dampak. Kementerian dan lembaga terkait harus membaca arah perubahan dan menyiapkan penyesuaian sejak dini. Sebab, demografi bukan sekadar statistik, melainkan peta masa depan masyarakat. (LITBANG KOMPAS)