Analisis Guru Besar UI Soal BoP, Antara Tarif Impor AS dan Approval Rating Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana memberikan sejumlah pandangannya terkait alasan Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian Dunia atau Board of Peace (BoP). Organisasi tersebut dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menurut dia, bergabungnya Indonesia dalam BoP terkait tarif impor AS yang hingga kini belum disepakati oleh kedua pemimpin negara. Hikmahanto menyebut Trump berpotensi menaikkan tarif impor untuk produk Indonesia apabila Prabowo tak menekan piagam BoP.

"Indonesia tidak punya pilihan selain bergabung, karena bila tidak Indonesia terancam akan dinaikkan tarifnya. Ini karena ada preseden di mana Presiden Prancis nyatakan tidak akan bergabung dan Trump mengancam akan mengenakan tarif 200 persen," jelas Hikmahanto kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).

Adapun negara-negara yang bergabung BoP diharuskan membayar USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun untuk menjadi anggota permanen. Dengan jumlah iuran yang besar, Indonesia harus memiliki suara yang signifikan untuk menghentikan kekerasan Israel dan merealisasikan kemerdekaan Palestina.

"Jumlah ini sangat besar. Terlebih lagi kalau Indonesia tidak punya suara signifikan dan berdampak untuk penghentian kekerasan oleh Israel dan untuk kemerdekaan Palestina," ujarnya.

"Pengurus harian sudah diumumkan dan semua atas penunjukan Trump termasuk pengurus untuk Gaza. Kebanyakan dari mereka sangat pro terhadap Israel. Kalau Indonesia harus membayar mahal dan Indonesia tidak bisa menempatkan orangnya, sungguh sangat disayangkan," sambung Hikmahanto.

Dia juga mengingatkan Prabowo bahwa bergabungnya Indonesia ke BoP dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden. Terlebih, apabila Dewan Perdamaian Dunia lebih berpihak kepada Israel.

"Kalau ternyata Dewan ini malah condong ke Israel dalam pembuatan kebijakan, maka Presiden akan punya masalah dengan rakyatnya sendiri. Dan ini akan berakibat tidak baik untuk approval rating Presiden Prabowo," tutur Hikmahanto.