Kecelakaan pesawat kembali mengguncang rasa aman publik terhadap transportasi udara. Perhatian masyarakat umumnya tertuju pada penyebab teknis, seperti faktor cuaca atau dugaan kesalahan manusia. Namun, di balik sorotan tersebut, terdapat persoalan hukum yang tidak kalah penting, yakni bagaimana hak-hak korban dan keluarga penumpang dilindungi.
Kecelakaan penerbangan bukan semata tragedi kemanusiaan, tetapi juga peristiwa hukum. Penumpang memiliki hubungan hukum dengan maskapai penerbangan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ketika keselamatan penumpang gagal dijamin dan berujung pada kecelakaan, maka konsekuensi hukum tidak dapat dihindari.
Dalam konteks ini, penumpang merupakan konsumen jasa transportasi udara. Sebagai konsumen, mereka berhak atas rasa aman, keselamatan, dan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, korban kecelakaan pesawat tidak dapat dipandang hanya sebagai pihak yang tertimpa musibah, melainkan sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dipenuhi.
Namun, dalam penanganan kecelakaan pesawat, pemenuhan hak korban kerap belum menjadi perhatian utama. Fokus sering kali lebih besar diberikan pada proses investigasi teknis, sementara aspek perlindungan korban berjalan lebih lambat dan kurang transparan. Padahal, di tengah situasi duka, kepastian dan kejelasan sangat dibutuhkan oleh keluarga korban.
Dalam praktik, keluarga korban tidak jarang menghadapi berbagai kesulitan. Informasi yang diterima sering kali terbatas atau disampaikan secara tidak konsisten. Prosedur pemberian kompensasi pun kerap memakan waktu dan menimbulkan ketidakpastian. Kondisi ini berpotensi menambah beban psikologis keluarga korban yang sedang berduka.
Persoalan utamanya terletak pada sistem penanganan kecelakaan yang masih terlalu berorientasi pada aspek teknis dan administratif. Korban dan keluarga penumpang kerap berada pada posisi menunggu, tanpa kejelasan mengenai hak yang dapat mereka peroleh. Ketika perlindungan hak korban bergantung pada itikad baik semata, bukan pada mekanisme yang jelas dan terukur, keadilan berisiko berjalan lambat.
Akses terhadap informasi yang transparan dan perlakuan yang manusiawi merupakan bagian dari hak korban. Keluarga penumpang berhak mengetahui perkembangan penanganan kecelakaan, proses investigasi, serta mekanisme pemenuhan hak yang tersedia. Komunikasi yang terbuka dan empatik seharusnya menjadi standar dalam setiap penanganan kecelakaan penerbangan.
Tanggung jawab pemenuhan hak korban tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada maskapai penerbangan. Negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap penumpang berjalan secara efektif. Pengawasan, penegakan standar keselamatan, serta sistem penanganan korban perlu dilakukan secara konsisten.
Lebih jauh, perlindungan hak korban tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keselamatan penerbangan. Penanganan korban yang cepat, adil, dan transparan mencerminkan keseriusan sistem hukum dalam menjunjung tinggi keselamatan dan nilai kemanusiaan. Sebaliknya, lemahnya perlindungan terhadap korban dapat menggerus kepercayaan publik terhadap dunia penerbangan.
Kecelakaan pesawat seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini tidak hanya menyasar aspek teknis dan operasional, tetapi juga sistem hukum yang mengatur perlindungan penumpang. Dengan demikian, setiap peristiwa kecelakaan dapat mendorong perbaikan nyata dalam pemenuhan hak korban.
Ke depan, penanganan kecelakaan pesawat tidak cukup berhenti pada penetapan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Negara dan maskapai perlu memastikan bahwa hak-hak korban dan keluarga penumpang dipenuhi secara cepat, transparan, dan berkeadilan. Dengan menempatkan korban sebagai pusat perhatian, hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai sarana menghadirkan keadilan di tengah tragedi.
