Kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto menampilkan paradigma yang eksentrik: negara ini menjalankan dua strategi yang tampak paradoks sekaligus saling melengkapi, yaitu Non-Block dan Go-Block. Non-Blok mewakili prinsip historis Indonesia sebagai negara yang tidak terikat secara formal pada blok kekuatan besar mana pun. Pilihan sikap untuk menjaga independensi politik dan moral.
Go-Block —bergabung ke salah satu aliansi dunia— di sisi lain, menunjukkan kemampuan Indonesia untuk masuk secara selektif ke forum dan koalisi strategis yang menawarkan pengaruh nyata dalam isu ekonomi dan keamanan global. Kedua strategi ini dijalankan secara simultan. Nampak membingungkan, tapi boleh juga dipahami sebagai upaya untuk bertindak realistis di tengah dunia multipolar yang kompleks dan kompetitif.
Langkah Indonesia bergabung dengan BRICS di tahun 2025 lalu menunjukkan penerapan prinsip Non-Blok dalam bentuk kontemporer. Dalam kerangka realisme-struktural, negara-negara memang senantiasa berusaha mencari keseimbangan kekuasaan, dan Indonesia tampaknya mencoba mengantisipasi ketergantungan pada sistem keuangan Barat.
Dengan memperluas jaringan ekonomi ke negara-negara yang selama ini dianggap sebagai tandingan Barat, Indonesia tidak hanya mengamankan akses ke pasar dan sumber pendanaan baru, tetapi juga meningkatkan kapasitasnya untuk menegosiasikan posisi dalam sistem global yang multipolar. Dari perspektif ekonomi politik, langkah ini adalah investasi strategis jangka panjang, sekaligus sinyal politik bahwa Indonesia mampu bergerak bebas tanpa menjadi pion di arena kekuatan besar.
Tapi memasuki 2026, Indonesia malah menjalankan strategi Go-Block dengan menggabungkan diri ke Board of Peace, forum yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Trump, tepatnya. Meskipun forum ini kontroversial dan menimbulkan tanggapan skeptis dalam isu Palestina, sebagian justru menganggap kehadiran Indonesia di dalamnya menunjukkan kesadaran akan realitas kekuasaan: bahwa untuk memengaruhi agenda global, posisi di meja perundingan lebih efektif daripada posisi di luar.
Strategi ini mencerminkan pendekatan sosiologi politik pragmatis, di mana legitimasi moral harus dikelola bersamaan dengan kapasitas pengaruh praktis. Konon Indonesia tidak sekadar mengikuti agenda forum; negara menempatkan diri sebagai aktor yang dapat membentuk hasil diplomasi, sekaligus mempertahankan kredibilitasnya sebagai pendukung kemerdekaan Palestina.
Berjalannya dua strategi ini secara simultan, selain menimbulkan ambiguitas juga menghadirkan trade-off yang tajam. Non-Block membuka peluang ekonomi dan kemandirian dari dominasi Barat, namun menimbulkan risiko ketegangan dengan investor dan mitra ekonomi tradisional.
Go-Block menawarkan pengaruh diplomatik langsung, tetapi datang dengan ikutan biaya finansial dan risiko amblasnya reputasi moral, mengingat sejarah kontroversial forum tersebut. Dalam perspektif geopolitik, Indonesia sedang memainkan permainan keseimbangan yang kompleks: negara berusaha menjadi jembatan antara kekuatan besar, sambil menghindari jebakan kompromi moral atau marginalisasi strategis.
Keberhasilan strategi ini tergantung pada kemampuan Indonesia mengelola perhitungan risk-opportunity dengan presisi. Negara harus menilai dengan sangat cermat sejauh mana keterlibatan di forum internasional memberikan leverage diplomatik yang nyata, dibandingkan biaya politik, moral, dan ekonomi yang harus ditanggung.
Secara sosiologis, pemerintah Indonesia juga harus menjaga narasi domestik agar publik bisa paham dan yakin bahwa keterlibatan di forum yang kontroversial bukan tanda pengkhianatan pada prinsip pro-keadilan dan anti-penjajahan, melainkan bagian dari strategi aktif untuk memaksimalkan posisi global.
Non-Block dan Go-Block bersama-sama menegaskan evolusi politik luar negeri Indonesia: yang satu difungsikan menjaga independensi dan fleksibilitas moral, sementara lainnya diharapkan menambah kapasitas untuk memengaruhi keputusan penting di tingkat global.
Indonesia sedang menulis bab baru dalam sejarah politik luar negerinya, di mana kemampuan untuk menavigasi paradoks global menentukan apakah negara akan menjadi broker yang dihormati atau malah menjadi aktor yang terjepit di antara kepentingan kekuatan besar.
***
