JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.174 personel polisi dikerahkan untuk mengamankan demo buruh di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
“Personel di lapangan tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
"Kami mengimbau para orator dan peserta aksi agar tetap tertib, tidak memprovokasi massa lain, tidak menutup jalan umum," lanjutnya.
Baca juga: Demo Buruh di Jakarta Hari Ini, Hindari Potensi Macet Sekitar Gambir
Reynold juga mengimbau agar massa tidak melakukan tindakan anarkis seperti membakar ban bekas atau merusak fasilitas umum.
Kapolres juga menekankan agar massa aksi tidak melawan petugas dan bersama-sama menjaga ketertiban.
Selain itu, masyarakat yang berada di sekitar kawasan Monas diimbau tidak terpancing provokasi.
Bagi pengguna jalan, kepolisian menyarankan untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan lalu lintas.
“Pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon kerja sama semua pihak agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif,” tambahnya.
Baca juga: Buruh Bakal Demo 28 Januari, Adukan Ancaman PHK 2.500 Pekerja Pabrik Kertas ke Prabowo
Tuntutan buruh
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, unjuk rasa buruh akan dimulai pukul 10.30 WIB.
Sekitar 1.500 buruh akan berkumpul di sekitar Patung Kuda, depan Gedung Indosat dan Menara BSI.
"Saya akan hadir langsung nanti. Ada tiga tuntutan yang kami akan sampaikan pada aksi," ujar Iqbal saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.
Baca juga: Buruh dari 3 Provinsi Bakal Demo di Jakarta pada 28 Januari
Pertama, menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta yang sangat murah.
Kedua mengembalikan UMSK 19 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sesuai rekomendasi bupati atau walikota-nya.
Ketiga, selamatkan 2.500 buruh PT Pakerin Mojokerto dari PHK akibat ulah pemerintah pusat.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
