Pantau - Kementerian Ketenagakerjaan menilai hunian layak dan terjangkau yang dekat dengan tempat kerja sangat penting untuk menekan beban pengeluaran sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Pernyataan tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra dalam dialog bersama pekerja di Kawasan Industri Lippo Cikarang, Bekasi, pada Selasa, 27 Januari 2026.
Indra menyampaikan bahwa hunian bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian integral dari kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Ia mengungkapkan masih banyak pekerja, khususnya di kawasan industri, menghadapi keterbatasan akses hunian sesuai dengan kemampuan finansial.
Banyak pekerja harus mengalokasikan sekitar 20 persen dari upah hanya untuk biaya sewa atau kontrak hunian.
Menurut Indra, persoalan lain yang kerap disampaikan pekerja adalah jarak hunian yang jauh dari tempat kerja sehingga berdampak pada tingginya biaya transportasi dan lamanya waktu tempuh harian.
Kondisi tersebut dinilai sebagai tantangan nyata yang membutuhkan kebijakan tepat sasaran dari pemerintah.
Pemerintah menghadirkan kebijakan melalui Program 3 Juta Rumah yang mencakup penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja dan buruh.
Indra menyatakan pemerintah ingin memastikan pekerja memiliki akses hunian yang terjangkau dan dekat dengan tempat kerja melalui dialog dan perumusan kebijakan berkelanjutan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan apartemen bersubsidi di kawasan industri serta skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang menawarkan bunga rendah dan cicilan terjangkau.
Ia menegaskan skema tersebut diharapkan lebih ramah terhadap kondisi keuangan pekerja dan buruh yang ingin memiliki hunian layak.
