Polda Metro Gelar Operasi Pekat Jaya, Berantas Tawuran Hingga Geng Motor

Polda Metro Jaya akan menggelar operasi pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) jelang Ramadan 1447 Hijriah. Secara resmi, operasi ini dibuka dengan gelar pasukan yang dipimpin oleh Kapolda Metro Irjen Pol Asep Edi Suheri, dan diikuti oleh 975 personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri dan Pemprov DKI.

"Operasi ini merupakan langkah strategis dalam mengantisipasi dinamika situasi kamtibmas menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah sekaligus memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat wilayah hukum DKI Jakarta," ujar Asep dalam amanatnya pada Apel Rangka gelar pasukan Ops Pekat Jaya di Kapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (28/1).

Operasi Pekat Jaya 2026 akan berlangsung selama dua pekan, mulai 28 Januari hingga 11 Februari 2026, dan digelar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Apel gelar pasukan ini menandai dimulainya Operasi Pekat Jaya 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari sampai dengan tanggal 11 Februari Tahun 2026 yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya,” ujar Asep.

Asep menjelaskan, menjelang Ramadan, gangguan kamtibmas seperti tawuran, keributan geng motor, aksi premanisme, hingga kejahatan jalanan cenderung meningkat.

“Menjelang bulan Ramadan, gangguan kamtibmas cenderung mengalami peningkatan, terutama berupa tawuran, aksi keributan geng motor, aktivitas premanisme, serta berbagai bentuk kejahatan jalanan lainnya,” kata Asep.

Ia menegaskan, Operasi Pekat Jaya 2026 difokuskan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif agar masyarakat dapat beraktivitas serta menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang dan khusyuk.

“Tujuan utama Operasi Pekat Jaya Tahun 2026 adalah menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan kegiatan sehari-hari serta ibadah di bulan suci Ramadan dengan tertib, nyaman, dan khusyuk,” ujarnya.

Dalam operasi ini, Polda Metro akan melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap berbagai bentuk premanisme, kekerasan jalanan, dan tindak pidana lainnya. Namun, Asep menekankan agar seluruh personel tetap mengedepankan profesionalisme, proporsionalitas, dan pendekatan humanis.

“Setiap tindakan di lapangan harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, sesuai prosedur, serta tetap menjunjung tinggi ketentuan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ucapnya.

Selain penindakan, langkah preemtif dan preventif juga akan dikedepankan melalui patroli kewilayahan, deteksi dini, serta pembinaan masyarakat dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

"Selain upaya penindakan, langkah preemtif dan preventif juga harus dikedepankan. Melalui patroli kewilayahan, deteksi dini, dan pembinaan masyarakat serta pendekatan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya guna mencegah potensi gangguan dari sejak awal," katanya.

Asep juga meminta seluruh personel memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Perkuat sinergi dan koordinasi dengan TNI, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan serta dorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan,” tuturnya.