Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Ketua KPK Setyo Budiyanto penggunaan AI mampu mengoptimalkan proses pemeriksaan LHKPN. Dari data yang dipaparkan, sepanjang 2025 lapor harta kekayaan meningkat menjadi 95,33% dari 415.062 wajib lapor. Dibandingkan dengan 2024 sebesar 95,29% dengan 404.222 wajib lapor.
Setyo menjelaskan 173 instansi pusat dan daerah memiliki tingkat kepatuhan 70% yang didominasi oleh Pemda, BUMD, DPRD, TNI, Dewan Ketahanan Nasional, BNPB, dan Watimpres.
"Pada 2025 KPK memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam pemeriksaan LHKPN dari beberapa yang diverifikasi menggunakan teknologi AI pada 2025 menunjukkan peningkatan optimalisasi dan efesiensi," katanya saat rapat kerja bersama Komisi III, Rabu (28/1/2026).
Dia menuturkan proses verifikasi LHKPN telah bekerjasama dengan pihak eksternal agar data dapat lebih valid.
Dia menjelaskan juga telah melakukan kerja sama dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada seluruh pihak untuk melaporkan secara tepat waktu.
Baca Juga
- Akankah KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji yang Seret Yaqut?
- KPK: 353 Instansi Rentan Korupsi, Indeks Integritas Turun jadi 72,32,
- Periksa 17 Saksi terkait Kasus Pajak, KPK Dalami Peran Konsultan hingga Penentuan Tarif
Namun, dia menilai LHKPN tidak hanya terkait pelaporan semata, melainkan juga isi LHKPN yang harus sesuai dengan harta yang dimiliki.
"Bukan hanya sekadar lapor, tapi yang dipentingkan adalah atau yang diutamakan adalah kebenaran daripada isi LHKPN tersebut," tandasnya.
