Badan Pusat Statistik (BPS) akan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dan geotagging dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan berskala nasional ini akan melibatkan sekitar 251 ribu petugas lapangan yang disebar di seluruh Indonesia.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan para petugas akan dibekali perangkat digital dan aplikasi khusus untuk melakukan pencacahan langsung di lapangan. Ia menjelaskan pemanfaatan teknologi juga penting mengingat perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin kompleks, terutama setelah pandemi COVID-19 dan pesatnya digitalisasi.
“Jadi perkembangan teknologi akan kami manfaatkan semaksimal mungkin. Pendataan Sensus Ekonomi 2026 ini nantinya akan bisa memotret lokasi unit usaha melalui geotagging yang akan dilakukan oleh seluruh petugas pada saat dia melakukan pencacahan langsung di geotag supaya nanti kita bisa secara peta, bisa melakukan mapping di mana lokasi-lokasi usaha tertentu,” ujar Amalia saat rapat dengan Komisi X DPR, Rabu (28/1).
Dengan geotagging, BPS dapat memetakan sebaran unit usaha secara spasial. Data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih tajam bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah.
Tak hanya itu, teknologi AI juga akan diterapkan untuk membantu petugas lapangan dalam mengklasifikasikan jenis usaha agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
“Selain itu teknologi AI juga akan dimanfaatkan dengan kami memiliki generatif AI untuk membantu petugas dalam menentukan klasifikasi lapangan usaha sehingga nanti petugas tidak, ini untuk meminimalkan kesalahan petugas dalam mengklasifikasikan jenis usaha dalam kategori KBLI,” kata Amalia.
Dalam pelaksanaannya, Sensus Ekonomi 2026 tidak lagi mengandalkan metode manual sepenuhnya. BPS akan menggunakan kuesioner digital yang dapat diakses melalui web dan aplikasi di smartphone petugas.
Pendekatan ini juga diterapkan untuk perusahaan-perusahaan besar. Pada awal Mei 2026, BPS akan mulai mengirimkan kuesioner secara daring agar perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan data.
Amalia menjelaskan pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan skala besar membutuhkan waktu relatif lebih lama untuk menghimpun data yang akan dilaporkan. Untuk itu, pendekatan digital diharapkan dapat mempercepat sekaligus meningkatkan kualitas pengisian data.
251 Ribu Petugas Dilindungi AsuransiBesarnya skala sensus membuat BPS harus menyiapkan sistem perlindungan bagi para petugas. Selama masa pendataan, seluruh petugas akan mendapatkan jaminan perlindungan kerja.
“Kami akan menjamin perlindungan petugas, setiap petugas akan mendapatkan asuransi jaminan kerja dan jaminan kematian selama jangka waktu bertugas. Kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Bapak dan Ibu untuk asuransi petugas ini,” terang Amalia.
Pendataan lapangan direncanakan berlangsung selama 2,5 bulan, mulai pertengahan Mei hingga 31 Juli 2026. Proses rekrutmen petugas akan dilakukan pada Februari hingga Maret 2026, disusul pelatihan dan pengadaan instrumen pendataan hingga April.
Anggaran Sensus Ekonomi 2026 Masih TerbatasAmalia menyebut anggaran Sensus Ekonomi 2026 belum sepenuhnya mencukupi. Hingga saat ini, anggaran yang tersedia untuk sensus tersebut baru mencapai sekitar Rp 2,1 triliun.
“Namun sebagai catatan Bapak dan Ibu, untuk sensus ekonomi 2026 kami baru bisa menganggarkan sebesar Rp 2,13 triliun karena memang anggaran yang belum mencukupi untuk kami mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan,” kata Amalia.
“Ini termasuk untuk honor petugas pendataan karena memang kebutuhan yang besar adalah untuk petugas karena ini kami kira-kira membutuhkan sekitar 251 ribu petugas untuk 2026,” tambahnya.
Serapan Anggaran BPS 2025 Capai 96,3 PersenDalam kesempatan yang sama, Amalia juga melaporkan kinerja anggaran BPS tahun 2025. Dari pagu anggaran sebesar Rp 5,3 triliun, realisasi anggaran BPS mencapai Rp 5,1 triliun atau setara 96,30 persen.
“Realisasi anggaran BPS tahun 2025 adalah sebesar 5,1 triliun rupiah atau dengan realisasi sebesar 96,30 persen,” ujar Amalia.
Capaian tersebut didukung oleh realisasi program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar 97,13 persen, serta program dukungan manajemen sebesar 95,87 persen.
.jpg)
