Mengapa Pemerintah Perlu Menyempurnakan Cuti Bersama Lebaran 2026?

Menjelang Lebaran, banyak orang melakukan hal yang sama: membuka kalender, menghitung tanggal merah, lalu mulai menyusun rencana mudik. Di momen seperti ini, kalender bukan lagi sekadar penunjuk hari, tetapi penentu ritme hidup jutaan orang.

Lebaran adalah peristiwa besar—bukan hanya secara keagamaan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Karena itu, pengaturan libur nasional dan cuti bersama seharusnya dibaca sebagai kebijakan publik yang dampaknya nyata di kehidupan sehari-hari. Sayangnya, jika melihat susunan libur Lebaran 2026, ada satu detail yang patut dipertanyakan.

Di tengah rangkaian libur Idulfitri, terselip tiga hari kerja yang terasa janggal karena terjepit di antara akhir pekan. Secara administratif mungkin sah-sah saja. Namun dalam praktik, tiga hari ini berpotensi menimbulkan masalah yang berulang—dan sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal.

Dalam kondisi normal, tiga hari kerja tentu bukan persoalan. Tetapi Lebaran menghadirkan konteks yang berbeda. Saat suasana libur masih terasa, bertemu keluarga belum sepenuhnya tuntas, dan perjalanan silaturahmi belum selesai, tiga hari kerja itu menjadi beban tersendiri.

Bagi ASN dan pekerja formal yang mudik ke luar kota, bahkan lintas pulau, situasinya makin rumit. Haruskah kembali lebih cepat ke kota hanya untuk masuk kantor tiga hari, lalu menghadapi libur akhir pekan lagi? Atau tetap di kampung halaman dengan konsekuensi administrasi dan penilaian kedisiplinan?

Di kantor-kantor pemerintahan, situasi seperti ini kerap memunculkan dilema klasik. Tidak semua pegawai bisa mengambil cuti tambahan, sementara hari kerja yang terjepit libur membuat pengaturan kehadiran menjadi serba tanggung. Akibatnya, kantor dipaksa tetap buka, tetapi tidak benar-benar berjalan optimal.

Pengalaman menunjukkan, hari kerja yang “nanggung” seperti ini justru membuka ruang abu-abu: hadir secara fisik, tetapi tidak sepenuhnya efektif. Disiplin terjaga di atas kertas, namun produktivitas dan suasana kerja justru menurun.

Persoalan tidak berhenti di ruang kantor. Dampak paling kasat mata justru terjadi di jalan raya.

Ketika jutaan pemudik harus kembali dalam waktu yang hampir bersamaan demi mengejar hari kerja, arus balik menjadi sangat padat. Jalan tol macet, pelabuhan penuh antrean, bandara sesak penumpang. Situasi ini bukan hal baru. Setiap tahun, laporan mudik selalu mencatat masalah yang sama.

Kemacetan panjang bukan sekadar soal waktu terbuang. Ada risiko kecelakaan, kelelahan pengemudi, pemborosan bahan bakar, dan tekanan mental yang seharusnya bisa dikurangi. Ironisnya, semua ini sering kali bersumber dari pengaturan waktu yang terlalu sempit.

Bahkan pada arus mudik sebelum Lebaran, pola serupa juga bisa terjadi. Banyak pemudik memilih berangkat mendekati hari raya, sehingga kepadatan perjalanan menumpuk dalam waktu yang sempit.

Dalam konteks ini, wacana penyempurnaan cuti bersama Lebaran 2026, misalnya dengan menambah cuti bersama hingga 27 Maret, layak dipertimbangkan secara serius. Tambahan dua atau tiga hari cuti bersama sering dianggap memanjakan pekerja. Padahal, ini lebih tepat dibaca sebagai upaya mengelola mobilitas nasional secara lebih rasional.

Dengan cuti yang lebih utuh, masyarakat punya fleksibilitas mengatur perjalanan. Arus mudik dan balik tidak menumpuk di satu titik waktu. Tekanan terhadap infrastruktur transportasi berkurang. Risiko di jalan bisa ditekan.

Dari sisi birokrasi, cuti yang jelas justru memudahkan pengaturan layanan publik. Instansi dapat menyusun jadwal kerja dan piket dengan perencanaan matang, bukan dengan solusi darurat. Pegawai kembali bekerja dengan kondisi yang lebih segar—sesuatu yang sering kali berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan.

Satu hal yang tak kalah penting adalah soal waktu pengumuman. Kebijakan tambahan cuti bersama akan efektif jika diumumkan sejak dini. Bagi banyak orang, mudik bukan keputusan spontan. Tiket transportasi dibeli jauh hari untuk menghindari lonjakan harga dan keterbatasan kuota.

Keputusan yang datang terlambat hanya akan membuat kebijakan kehilangan manfaatnya. Sebaliknya, kepastian sejak awal memberi ruang bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah untuk bersiap. Di sinilah kualitas tata kelola diuji: bukan hanya pada isi kebijakan, tetapi juga pada timing-nya.

Pada akhirnya, soal cuti bersama Lebaran 2026 bukan sekadar hitung-hitungan tanggal. Ini tentang bagaimana negara membaca realitas warganya. Kalender sudah memberi sinyal adanya tiga hari kerja yang terjepit akhir pekan—hari-hari yang berpotensi menimbulkan masalah sosial, birokratis, dan transportasi.

Keputusan untuk menyempurnakan cuti bersama mungkin terlihat kecil. Namun bagi jutaan orang yang mudik, bagi birokrasi yang perlu diatur dengan lebih rapi, dan bagi jalan-jalan yang setiap tahun menanggung beban besar, keputusan kecil itu bisa membuat perbedaan besar.

Dan sering kali, kebijakan yang paling dirasakan manfaatnya oleh rakyat bukanlah yang paling megah, melainkan yang paling tepat.