Thomas menegaskan, kolaborasi yang akan diusung bukanlah pengulangan skema berbagi beban atau burden sharing seperti yang diterapkan saat masa pandemi Covid19.
IDXChannel – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono yang akan segera mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) memberikan pandangan mendalam mengenai arah kebijakan sinergi otoritas fiskal dan moneter di masa depan.
Thomas menegaskan, kolaborasi yang akan dia usung bukanlah pengulangan skema berbagi beban atau burden sharing seperti yang diterapkan saat masa pandemi Covid-19.
Menurut Thomas, tantangan ekonomi saat ini memerlukan pendekatan yang berbeda. Fokus utamanya adalah memastikan kebijakan moneter dapat menyentuh sektor riil secara lebih efektif melalui penguatan transmisi kebijakan.
"Burden sharing yang kita kenal adalah produk masa pandemi kalau mau dilihat teknisnya cost sharing. Yang saya tekankan di fit and proper adalah sinergi dari mengelola transmisi, ujung-ujungnya nih gimana di perbankan, BI Rate selama ini trennya sudah turun terus," ujarnya kepada awak media di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Thomas menilai sinergi antara pemerintah dan BI saat ini harus difokuskan pada percepatan transmisi suku bunga ke perbankan dan sektor riil. Menurutnya, meskipun suku bunga acuan atau BI Rate berada di level rendah, dampak signifikan terhadap percepatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya terasa.
Oleh karena itu, penyelarasan langkah antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi sangat krusial untuk memastikan setiap penurunan suku bunga benar-benar diterjemahkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.
"Itu sudah bukan konsep-konsep masa lalu seperti burden sharing. Yang saya tekankan itu transmisi. Ini urusan suku bunga di perbankan dan sebagainya," kata Thomas.
Senada dengan Thomas, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun sebelumnya juga menegaskan paradigma sinergi fiskal-moneter telah bergeser. Dia menyebutkan burden sharing merupakan instrumen masa lalu yang lahir dari situasi darurat kesehatan global.
"Kan burden sharing udah ceritanya. Kan tidak mesti harus sistemnya burden sharing. Itu yang waktu sebelum pas zaman Ibu Sri Mulyani," ujarnya di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Misbakhun menambahkan bentuk sinergi baru ini akan mencakup ranah yang lebih luas, seperti menjaga stabilitas makro, optimalisasi imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), hingga operasi moneter yang lebih terintegrasi untuk mendukung daya saing ekonomi nasional di tengah tantangan tahun 2026.
(Dhera Arizona)
