JAKARTA, KOMPAS.com — Proses relokasi warga Kampung Bilik di RW 07 dan RW 08, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, yang terdampak rencana pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pegadungan, hingga kini belum sepenuhnya mendapat persetujuan warga.
Dari total 127 kepala keluarga (KK) yang terdampak rencana penggusuran, baru sekitar 20 keluarga yang menyatakan kesediaannya untuk direlokasi ke rumah susun (rusun).
"Kira-kira kalau buat warga seluruhnya untuk wilayah ini, ada sekitar 20 orang sudah siap buat pindah," kata Ketua RT 02 RW 07, Hidayat, saat ditemui Kompas.com di lokasi, Rabu (28/1/2026).
Baca juga: Warga Kampung Bilik Sebut Rencana Relokasi ke Rusun Belum Ada Kejelasan
Hidayat menjelaskan, jumlah tersebut merupakan warga yang secara sukarela bersedia pindah dan menempati rusun yang disediakan pemerintah.
Ia menegaskan, pihak RT tidak bisa memaksakan warga yang masih memilih bertahan atau menolak opsi relokasi.
"(Sebanyak) 20 orang itu yang sudah siap pindah. Karena memang kami minta persetujuan dari warga yang mau saja. Kalau yang enggak mau, ya saya enggak mau maksa juga," jelasnya.
Meski demikian, Hidayat mengingatkan bahwa pendataan untuk relokasi ke rusun memiliki tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah.
Batas akhir pendataan tersebut disebutkan hingga pertengahan bulan Ramadan, mengingat eksekusi lahan direncanakan berlangsung sekitar satu pekan setelah Idul Fitri.
"Kalau kami memang diperintahkan itu untuk yang mau ke rumah susun, atau yang mau (pindah) mandiri, itu kami memang dianjurkan di batas waktu, biar jelas waktunya kapan," kata Hidayat.
"Kalau enggak salah sih di pertengahan puasa itu maksimal pendataan relokasinya," sambungnya.
Baca juga: Relokasi Kampung Bilik Tak Bisa Asal Gusur, Lurah Kamal Setuju Ada Hitam di Atas Putih
Warga minta kejelasanSementara itu, Lusi (50), salah satu warga Kampung Bilik, menyebut mayoritas warga belum bersedia menyerahkan data karena mekanisme relokasi dinilai belum transparan.
Menurut Lusi, warga masih kebingungan terkait sistem relokasi karena minimnya sosialisasi resmi dari pemerintah.
"Rencana relokasinya sih menurut warga belum transparan. Warga itu masih belum mengerti sebenarnya ini sistemnya nanti akan bagaimana. Soalnya sebagian ada yang mau, ada yang tidak gitu," kata Lusi.
Ia menuturkan, informasi terkait teknis perpindahan sejauh ini hanya diperoleh dari pembicaraan antarwarga, bukan melalui sosialisasi atau surat resmi.
"Yang mau (pindah) baru 10-an orang katanya, itu juga belum ada kejelasan. Ini (relokasi) hanya ucapan saja. Kami dengar kabarnya baru mulut ke mulut saja, belum ada resminya bagaimana, kunjungan ke sininya belum ada. Belum ada konfirmasi," kata Lusi.
