Optimalkan Perjanjian Dagang, RI Didorong Genjot Ekspor ke Timur Tengah

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyebut pemerintah perlu menggenjot ekspor produk manufaktur, mulai dari industri padat karya, pakaian, hingga garmen ke kawasan Timur Tengah.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai manufaktur merupakan sektor yang memiliki keunggulan tersendiri, terutama dari sisi busana muslim.

“Mestinya kita bisa banyak masuk ke sana [busana muslim]. Apalagi kalau kita melihat industrinya sekarang kan sedang terseok-seok, lagi membutuhkan akses pasar yang lebih besar, kompetisi di dalam negeri itu demikian berat sekarang, semakin lama semakin berat,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Untuk itu, Core menilai pemerintah perlu mengidentifikasi produk secara spesifik yang akan diekspor ke pasar Timur Tengah, terutama busana muslim.

Selain itu, Faisal menyebut komoditas lain seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga kopi juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa masuk ke sana, termasuk juga perlu dijajaki peluang untuk industri otomotif, baik itu sepeda motor maupun mobil,” sambungnya.

Kendati demikian, Faisal menuturkan pemerintah juga perlu mengantisipasi produk negara mitra yang akan masuk ke pasar Tanah Air. Pasalnya, produk tersebut bisa berdampak pada daya saing produk dalam negeri.

Faisal menyebut Uni Emirat Arab, misalnya, yang kini menyasar industri petrokimia. Core menilai kinerja industri petrokimia terus mengalami penurunan dari semula 90% menjadi di bawah 50%, yang pada akhirnya dikhawatirkan akan membuat industri tersebut kolaps.

Pasalnya, Core melihat UAE memiliki produk yang lebih unggul dari sisi produksi dan jenis yang dapat menekan biaya produksi sehingga produk menjadi lebih murah. Kondisi ini berbanding terbalik dengan produk petrokimia di dalam negeri.

“Jadi hal-hal yang sifatnya risiko terhadap industri di dalam negeri karena adanya arus impor baru, akibat daripada perjanjian itu harus dilihat. Itu yang saya sampaikan tadi hanya baru salah satu contoh. Yang lain juga harus diantisipasi,” terangnya.

Perjanjian Dagang

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah terus memacu kinerja ekspor Indonesia melalui pembukaan akses pasar dan mendorong pelaku usaha untuk aktif memanfaatkan perjanjian dagang di kawasan Timur Tengah.

Direktur Perundingan Bilateral Kemendag, Danang Prasta Danial menyatakan peningkatan ekspor Indonesia ke Timur Tengah bisa ditempuh melalui skema Indonesia—United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Indonesia—Iran Preferential Trade Agreement (PTA).

Kemendag menilai, kedua perjanjian ini memberikan peluang besar bagi peningkatan ekspor produk unggulan Indonesia di tengah dinamika global. Untuk itu, Kemendag meminta agar dunia usaha harus memanfaatkan perjanjian dagang secara maksimal.

“Jangan sampai perjanjian dagang yang sudah ada hanya berhenti pada kesepakatan di atas kertas, kita harus bisa mengoptimalkan pemanfaatannya. Dengan perjanjian dagang tersebut, kita memperoleh akses pasar yang jauh lebih mudah,” kata Danang dalam keterangan tertulis, Minggu (19/10/2025).

Selain itu, Indonesia dan negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) juga masih melanjutkan perundingan Persetujuan Perdagangan Bebas Indonesia-GCC (Indonesia-GCC FTA) yang memasuki putaran ke-4 pada 18—23 Januari 2026 di Riyadh, Arab Saudi.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Wijtaksono, menyampaikan, putaran ke-4 ini merupakan fase penting dalam mendorong penyelesaian perundingan secara substantif pada 2026.

“Memasuki putaran ke-4, Indonesia dan GCC telah memiliki fondasi perundingan yang semakin solid. Kami optimistis dinamika pembahasan yang konstruktif dan solusi yang saling menguntungkan dapat semakin dipercepat sehingga penyelesaian substantif Indonesia-GCC FTA pada 2026 dapat tercapai. Kesepakatan ini akan memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia-GCC untuk jangka panjang,” ujar Djatmiko.

Pelaksanaan putaran ke-4 tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia dan GCC untuk menjaga kesinambungan proses perundingan dan mempercepat pendalaman substansi perjanjian. Fokus putaran ke-4 adalah negosiasi isu-isu inti yang meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, dan ketentuan asal barang. Dinegosiasikan juga penguatan kerja sama ekonomi Islam dan sektor halal.