Tak Ada Palestina di Dewan Perdamaian Trump, Begini Penjelasan Wamenlu RI

Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menegaskan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump turut melibatkan perwakilan dari Palestina. 

Penegasan Havas sekaligus menepis anggapan bahwa lembaga yang baru dikukuhkan di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos itu tidak melibatkan Palestina dalam pembentukannya.

"Kan ada para teknokrat saat pembukaan di Davos, ingat nggak? Cek lagi deh. Jadi ada orang Palestina, teknokrat dari Palestina (di Dewan Perdamaian)," kata Havas di Gedung DPR RI, Selasa, 27 Januari 2026.

Havas menilai ada "misunderstanding" di publik soal keterlibatan Palestina di Dewan Perdamaian Gaza. Padahal, kata dia, perwakilan Palestina ada di dalam badan tersebut, mewakili negaranya.

"Saya lupa nama teknisnya apa, tapi ada sejumlah wakil dari teknokrat di Palestina disepakati dia akan menjadi bagian pelaksana program-programnya," ujarnya 

Mantan Duta Besar RI di Jerman ini menambahkan bahwa Dewan Perdamaian telah menyepakati perwakilan Palestina akan menjalankan operasional program-progam Dewan Perdamaian di Gaza. 

Diketahui, Dewan Perdamaian Gaza diusulkan oleh presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan September 2025 dan pembentukannya diumumkan oleh Trump pada tanggal 15 Januari 2026. 

Dewan ini bertujuan mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.

Sebanyak 26 negara yang masuk dalam keanggota dewan ini, yakni Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, Turki, UAE, Amerika Serikat, Uzbekistan dan Vietnam.

Untuk operasional pelayanan sipil dan administrasi di Jalur Gaza, Presiden Trump membentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang terdiri dari 15 teknokrat Palestina yang independen secara politik dan diawasi oleh Dewan Perdamaian. 

Anggota komite dipilih dan disepakati oleh faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, dan disupervisi oleh Israel. Komite ini bekerja secara independen dan nonpartisan, yang dipimpin Ali Shaath.