Penulis: Fityan
TVRINews- Yerusalem
Pemerintah tegaskan pembatasan akses media tetap berlaku meski pintu perbatasan Rafah dibuka kembali.
Pemerintah Israel secara resmi menyatakan kepada Mahkamah Agung bahwa mereka akan tetap melarang jurnalis asing memasuki Jalur Gaza, bahkan jika perbatasan Rafah di masa depan kembali beroperasi.
Pernahatan ini mempertegas kebijakan penutupan akses media internasional yang telah berlangsung selama periode konflik.
Dalam persidangan yang berlangsung pekan ini, perwakilan pemerintah menegaskan bahwa izin masuk bagi koresponden internasional merupakan risiko keamanan yang signifikan.
Argumen ini muncul sebagai respons atas gugatan yang diajukan oleh Foreign Press Association (FPA), organisasi yang mewakili ratusan jurnalis dari berbagai penjuru dunia.
Gugatan Atas Hak Informasi
Gilead Sher, pengacara yang mewakili FPA, menyatakan bahwa kebijakan ini berdampak pada hampir 400 jurnalis dari 130 media yang tersebar di 30 negara.
Menurutnya, pembatasan yang berkepanjangan ini merupakan pelanggaran terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi secara independen.
"Larangan ini mencegah pelaporan independen dari Gaza di tengah perhatian dan pengawasan internasional yang intens," ujar Sher selasa 27 Januari 2026 di hadapan pengadilan.
Ia menambahkan bahwa jurnalis profesional memiliki kapasitas untuk bekerja di zona risiko tinggi dan larangan total dianggap sebagai langkah yang tidak proporsional.
Perspektif Kebebasan Pers Global
Organisasi advokasi seperti Reporters Without Borders (RSF) dan Committee to Protect Journalists (CPJ) turut memberikan kesaksian.
Mereka menyoroti bahwa di berbagai zona konflik global, terdapat protokol keamanan terstruktur yang memungkinkan jurnalis bekerja tanpa harus memblokir akses sepenuhnya.
Ketidakhadiran jurnalis independen di lapangan dikhawatirkan akan membatasi arus informasi terverifikasi, yang menurut para ahli hukum internasional, bertentangan dengan norma demokrasi dan transparansi dalam masa perang.
*Dampak bagi Publik Domestik*
Menariknya, tuntutan ini juga didukung oleh perwakilan jurnalis Israel. Mereka berargumen bahwa penutupan akses Gaza tidak hanya merugikan media asing, tetapi juga hak warga Israel untuk mengetahui realitas yang terjadi di wilayah tersebut.
"Transparansi sangat penting bagi akuntabilitas demokrasi, terutama selama periode konflik," tegas pengacara tersebut. Ia mencatat bahwa media domestik sering kali mengandalkan jaringan pelaporan internasional untuk memberikan perspektif yang lebih luas bagi audiens lokal.
Pertimbangan Keamanan Negara
Di sisi lain, Yonatan Nadav selaku pengacara negara, bersikeras bahwa pemerintah bertindak sesuai kewenangannya dengan memprioritaskan pertimbangan keamanan di atas akses media.
"Risiko yang terkait dengan keberadaan jurnalis di Gaza sangat signifikan dan terus berlanjut," ungkap Nadav. Pemerintah berpendapat bahwa tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan mereka membuka akses bagi jurnalis ke wilayah konflik tersebut.
Langkah Pengadilan Selanjutnya
Mahkamah Agung Israel belum mengeluarkan putusan final. Hakim meminta penjelasan lebih rinci dari pihak militer mengenai alasan keamanan yang diajukan.
Pengadilan dijadwalkan akan menggelar sesi tertutup untuk meninjau penilaian keamanan tersebut secara mendalam.
Meskipun Israel sebelumnya telah mengumumkan persetujuan untuk "pembukaan terbatas" di perbatasan Rafah, hingga saat ini status akses bagi awak media internasional masih belum berubah dan tetap tertutup rapat.
Editor: Redaktur TVRINews
