Prabowo Lantik Anggota Dewan Energi Nasional, Swasembada Energi Jadi Target

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto melantik 15 anggota Dewan Energi Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026) sore. Mereka diharapkan mampu mempercepat swasembada energi yang menjadi program prioritas Presiden.

Mereka yang dilantik dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Dari unsur pemerintah yang dilantik adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional, sedangkan anggotanya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Adapun anggota dari unsur pemangku kepentingan, yakni Johni Jonatan Numberi dan Mohammad Fadhil Hasan mewakili akademisi, Satya Widya Yudha dan Sripeni Inten Cahyani mewakili industri, Unggul Priyanto mewakili pemangku kepentingan bidang teknologi, Saleh Abdurrahman mewakili pemangku kepentingan bidang lingkungan hidup, serta Muhammad Kholid Syeirazi dan Surono mewakili konsumen.

“Secara teknis beberapa program untuk mencapai swasembada energi sudah dilakukan kementerian. Dengan dilantiknya Dewan Energi Nasional diharap bisa mempercepat proses-proses persiapan (menuju swasembada energi),” tutur Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Beberapa program prioritas terkait energi antara lain menaikkan lifting minyak serta mengalihkan sumber daya energi ke energi baru terbarukan seperti biofuel dan energi solar.

Bahlil, seusai pelantikan, menegaskan bahwa prioritas Presiden Prabowo terkait energi adalah kedaulatan energi, ketahanan energi, dan swasembada energi. “Salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan Dewan Energi Nasional,” tuturnya.

Menurut Bahlil, Dewan Energi Nasional sudah bekerja dengan mempersiapkan beberapa tahapan RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) sampai bagaimana membangun berbagai kebijakan, termasuk di dalamnya pembangunan energi baru terbarukan dan mendorong pemakaian tenaga nuklir.

Ketahanan energi Indonesia, saat ini, menurut Bahlil, hanya 21 hari. Namun, hal ini ditargetkan diperpanjang menjadi tiga bulan. Untuk itu, storage akan dibangun.

Untuk kemandirian energi, pemanfaatan B50 diyakini akan mengurangi impor BBM. Saat ini, kata Bahlil, Indonesia masih mengimpor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter, baik solar maupun bensin.

Adapun untuk swasembada energi, Bahlil mengatakan akan dicapai secara bertahap. Peta jalan untuk menuju swasembada energi sudah rampung dan saat ini semua pihak sudah mempersiapkan tahapan untuk itu.

“Roadmap-nya sudah selesai dan sekarang tahapan sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga. Butuh Perpres, lagi dalam proses. Ya, mudah-mudahan ini bisa cepat,” tambah Bahlil.

Pelantikan Dewan Energi Nasional oleh Presiden langsung, menurut Bahlil, baru pertama kali terjadi. Namun, ini dinilainya sebagai bentuk komitmen dan perhatian khusus Presiden Prabowo untuk menempatkan energi sebagai prioritas pembangunan. Asta Cita nomor dua Presiden Prabowo adalah ketahanan energi dan ketahanan pangan.

Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan, tugas Dewan Energi Nasional sudah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yakni merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional (KEN) serta menetapkan rencana umum energi nasional (RUEN). Saat ditanya mengenai rencana pengembangan energi nuklir, Kholid membenarkan hal tersebut sudah masuk dalam KEN tetapi Dewan Energi tetap akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berharap kinerja Dewan Energi Nasional lebih baik ketimbang periode sebelumnya karena instrumen sudah lebih lengkap dengan Kebijakan Energi Nasional yang beberapa waktu lalu disahkan.

Di sisi lain, banyak nama-nama yang cukup berpengalaman dalam mengelola sektor energi seperti Satya Yudha dan Abdurrahman Saleh. Harapan swasembada energi bisa dicapai secara bertahap meski diakui proses tidak mudah.

Bila semua pihak bekerja sama menuju kemandirian dan swasembada energi, Komaidi meyakini cita-cita ini bisa semakin dekat dengan kenyataan.

Dengan potensi dan keragaman sumber energi baru terbarukan Indonesia yang cukup banyak, diperlukan usaha dan investasi yang lebih besar. “Dewan Energi menggawangi itu semua supaya semua bisa dicapai dan pemerintahan Prabowo-Gibran kan Asta Cita-nya menggariskan itu. Mudah-mudahan tupoksi Dewan Energi Nasional bisa dijalankan dengan lancar dan apa yang dicita-citakan pemerintah dan masyarakat bisa berjalan lancar,” tutur Komaidi, Rabu sore.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai pengembangnan energi baru terbarukan di Indonesia masih memerlukan insentif yang lebih kompetitif dan dorongan yang lebih kuat melalui reformasi regulasi.

Dalam kajian Indef, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Vietnam, China, dan India dalam daya tarik investasi hijau. Insentif yang diberikan negara-negara tersebut jauh lebih progresif mulai dari tarif khusus (feed-in tariff), pembebasan biaya lahan, hingga pinjaman berbunga rendah.

“Indonesia perlu lebih berani dalam merumuskan kebijakan fiskal yang langsung menyentuh keekonomian proyek,” kata Esther dalam paparan kajian kebijakan berjudul; “Transformasi Sistem Ketenagalistrikan Indonesia dalam Mendukung Transisi Energi, Selasa (27/1/2026).