Jabatan Wamenkeu Ditinggalkan Thomas, Kenapa Presiden Tidak Buru-Buru “Reshuffle”?

JAKARTA, KOMPAS – Masalah momentum dan pertimbangan politik dinilai mempengaruhi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak buru-buru merombak anggota kabinetnya. Spekulasi soal reshuffle atau perombakan kabinet mencuat seiring Thomas Djiwandono meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kekosongan jabatan juga belum akan diisi dalam waktu dekat.

Jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mesti ditanggalkan Thomas setelah DPR menyetujuinya untuk menjadi Deputi Gubernur BI, Selasa (27/1/2026) kemarin. Seiring kekosongan jabatan, isu reshuffle santer diperbincangkan. Tetapi, pemerintah membantah jika dalam waktu dekat akan diadakan perombakan di Kabinet Merah Putih. 

Pengajar Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan menjelaskan, Presiden membutuhkan pertimbangan matang dalam melakukan perombakan anggota kabinet. Terdapat banyak aspek yang mempengaruhinya termasuk kinerja menteri hingga latar belakang politik. Terlebih lagi, menteri adalah jabatan politik yang pengangkatannya didasari rekomendasi politik. 

“Dengan demikian, reshuffle yang dilakukannya tidak memunculkan kegaduhan politik. Sebuah kondisi yang ingin dihindari oleh Presiden,” kata Bakir, saat dihubungi, Rabu (28/1/2026). 

Ia berpendapat, penentuan jabatan menteri akan sangat dipengaruhi tarik menarik kepentingan politik. Apalagi jika menteri-menteri itu berlatar belakang partai politik yang mempunyai kursi signifikan di DPR. Bagi Presiden, ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus daya tawarnya ke antara pimpinan partai. 

Tak hanya itu, lanjut Bakir, faktor lain yang menentukan juga masalah momentum. Jika reshuffle dalam waktu dekat, waktunya bertepatan dengan “promosi” sang keponakan dari Wamenkeu menjadi Deputi Gubernur BI. Meskipun penunjukannya telah melalui tes kepatutan dan kelayakan, esensi pengujian itu akan berkurang apabila tiba-tiba ia juga melakukan perombakan kabinet.

“Pada saat yang tepat, Presiden pasti melakukan reshuffle yang ke-5 sebagaimana dilakukan sebelum-sebelumnya,” jelas Bakir. 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah beredarnya isu reshuffle kabinet yang mencuat sesudah perpindahan jabatan Thomas. Jika reshuffle dimaknai sekadar pengisian jabatan kosong, sebut dia, memang hal itu akan terjadi. Lain halnya jika perombakan anggota kabinet besar-besaran.

Presiden membutuhkan pertimbangan matang dalam melakukan perombakan anggota kabinet. Terdapat banyak aspek yang mempengaruhinya termasuk kinerja menteri hingga latar belakang politik. Terlebih lagi, menteri adalah jabatan politik yang pengangkatannya didasari rekomendasi politik.

“Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar. ARtinya, ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain,” kata Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu siang.

Hanya saja, Prasetyo kembali menegaskan, posisi Wamenkeu tidak akan diisi dalam waktu dekat. Pasalnya, proses perpindahan jabatan itu juga belum sepenuhnya rampung. Segala tahapannya masih berupaya untuk diselesaikan. 

”Belum, belum, kan belum selesai proses Deputi Gubernur BI-nya,” kata Prasetyo. 

Selain itu, Prasetyo juga menegaskan, Presiden belum ada rencana untuk merombak pos-pos lain dalam kabinet tersebut. “Belum ada,” ujarnya. 

Ihwal pengganti kandidat Thomas, Prasetyo membantah soal isu-isu lain soal reshuffle yang beredar. Salah satunya termasuk penunjukkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung untuk masuk dalam bursa calon Wamenkeu. Pihaknya pun tak mampu memastikan kelak jumlah Wamenkeu yang berada di kementerian itu akankah tetap dua orang atau justru bertambah. 

“Belum, belum, belum. Nanti kan setelah proses itu, Bapak Presiden pasti akan melakukan semacam pengkajian dan meminta pendapat tentunya Menteri Keuangan mengenai pengisian kembali jabatan Bapak Wamenkeu yang tadinya diisi oleh Pak Thomas Djiwandono yang sekarang akan bertugas di Bank Indonesia,” kata Prasetyo. 

Beberapa waktu lalu, beredar kabar Presiden akan menggeser posisi sejumlah pembantunya di Kabinet Merah Putih. Selain Juda Agung yang dilirik menjadi Wamenkeu, muncul pula nama Budisatrio Djiwandono, yang juga adik dari Thomas Djiwandono, disebut-sebut akan menjadi Menteri Luar Negeri. 

Desas-desus itu masih ditambah lagi soal kabar disiapkannya Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengisi pos Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Muhammad Qodari, yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pun dikabarkan juga akan berganti posisinya. 

Alih-alih reshuffle, Rabu ini, Presiden melantik anggota Dewan Energi Nasional (DEN). Lembaga itu akan diketuai langsung oleh Presiden, sedangkan ketua hariannya adalah menteri yang membidangi urusan energi. 

“Hari ini memang ada agenda untuk pelantikan Dewan Energi Nasional di mana Dewan Energi Nasional ini diketuai oleh Bapak Presiden dengan kemudian dibantu ketua harian adalah menteri yang membidangi urusan energi,” sebut Prasetyo.

Prasetyo memaparkan, anggota DEN terbagi dalam dua kluster. Kluster pertama terdiri dari tujuh orang menteri atau pejabat pemerintah yang secara langsung bertanggung jawab atas urusan energi. Menteri-menteri itu ialah Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan TEknologi, Menteri Perindustrian, serta Menteri Perhubungan.

Lalu, jelas Prasetyo, delapan anggota DEN lainnya berasal dari unsur pemangku kepentingan yang telah melalui mekanisme pemilihan dan hari ini akan dilantik oleh Presiden. Nama-nama mereka adalah Johni Jonatan Numberi dan Mohammad Fadhil Hasan dari unsur akademisi, Satya Widya Yudha dan Sripeni Intan Cahyani dari unsur industri, Unggul Priyanto dari unsur teknologi, Saleh Abdurrahman dari unsur lingkungan hidup serta Muhammad Kholid Syeirazi dan Surono dari unsur konsumen. 

“Masalah energi menjadi salah satu prioritas bangsa kita, dari pemerintah. Setelah berhasil mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu satu tahun, terutama dalam hal beras, kita ingin mengejar yang berikutnya adalah kerja keras untuk mencapai swasembada energi,” kata Prasetyo. 

Sementara itu, Bakir mengkritisi pembentukan badan baru yang bergelut dalam bidang energi itu. Ia mengakui, memang Presiden yang tahu segala kebutuhan untuk menggerakkan roda pemerintahan. Tetapi, ia mengingatkan soal hal paling krusial mengenai efisiensi kerja dan struktur lembaga pemerintahan. 

“Dengan banyaknya lembaga bisa juga melahirkan kompleksitas kerja karena adanya tarik menarik kepentingan atau ego sektoral, atau minimnya kapasitas karena keberadaannya tak lebih dari sebagai fasilitas,” tandas Bakir.