Wakil Menteri Keuangan sekaligus Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono memaparkan strategi sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan fokus utama memperkuat transmisi suku bunga acuan BI ke sektor riil, khususnya perbankan.
Thomas mengatakan pola kolaborasi kebijakan saat ini berbeda dengan skema burden sharing atau cost sharing yang diterapkan pada masa pandemi Covid-19. Menurutnya, sinergi kebijakan kini diarahkan pada pengelolaan transmisi kebijakan moneter agar penurunan suku bunga acuan dapat lebih cepat dirasakan dunia usaha.
“Burden sharing yang kita kenal adalah produk masa pandemi, kalau mau dilihat teknisnya cost sharing. Yang saya tekankan di fit and proper adalah sinergi dari mengelola transmisi,” kata Thomas di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Baca Juga: Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Tak Mau Disebut Karena Statusnya Sebagai Keponakan Prabowo
Ia menjelaskan, tantangan utama saat ini adalah masih adanya jeda (lag) antara penurunan BI Rate dengan penurunan suku bunga perbankan, khususnya kredit.
“Ujung-ujungnya nih di perbankan, BI Rate selama ini trennya sudah turun terus. Namun masih ada lag penurunan suku bunga lainnya kira-kira begitu,” ujarnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia, BI telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 150 basis poin sejak September 2024. Namun, transmisi kebijakan tersebut ke sektor riil berjalan relatif lambat.
Setiap penurunan BI Rate sebesar 1%, bunga kredit modal kerja tercatat hanya turun sekitar 0,27% dalam enam bulan dan maksimal 0,59% dalam jangka waktu hingga tiga tahun.
Thomas menegaskan, penyelarasan kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci agar penurunan suku bunga benar-benar berfungsi sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Thomas Djiwandono Beberkan Alasan Dirinya Jadi Deputi Gubernur BI
Menurutnya, penguatan koordinasi diperlukan agar kebijakan moneter yang lebih longgar dapat direspons optimal oleh sistem perbankan dan diteruskan ke dunia usaha.
Meski demikian, Thomas menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang kuat. Inflasi tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1%, neraca perdagangan mencatat surplus selama 67 bulan berturut-turut, dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi tersebut, kata Thomas, memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah dan bank sentral untuk menjalankan kebijakan yang lebih ekspansif guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Saat ini semua bicara pertumbuhan ekonomi karena fundamental kita kuat. Inflasi kita rendah, surplus perdagangan kita baik, bahkan defisit kita tetap manageable. Artinya kan ruang untuk ekspansi itu ada,” ucapnya.
