Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengungkapkan ada peluang organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengembalikan pengelolaan tambang ke pemerintah. Hal ini terjadi karena situasi ekonomi politik saat ini sudah berubah jika dibandingkan saat kebijakan kelola ini pertama kali digagas pada 2024.
“Saat itu ada momen politik besar, dulu arahan (pemberian kelola) dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden, semua (pihak) sungkan untuk menolak,” kata Wijayanto dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk “Hasil Survei Tambang untuk Ormas: Apa Dampaknya bagi Umat?”, Rabu (28/1).
Seperti yang diketahui, pemerintah telah mengatur pengelolaan tambang secara prioritas kepada ormas melalui PP nomor 25 Tahun 2024. Dasar hukum pengelolaan ini juga diperkuat melalui beberapa regulasi lain seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024, Permen ESDM No. 18 Tahun 2025, hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang mineral dan batu bara.
Menurutnya, kala itu ormas-ormas keagamaan cenderung menerima ketika ditawari pengelolaan tambang. Sebab, jika menolak berpotensi dipersepsikan memiliki pandangan yang berbeda dengan Presiden.
Dia menyebut usai Jokowi lengser, maka konsentrasi pemerintah untuk mendorong kebijakan ini berubah arah. Pengelolaan tambang ini juga berpotensi makin jalan di tempat atau stagnan jika posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak lagi dijabat oleh Bahlil Lahadalia.
Ketua Umum Partai Golkar ini dirumorkan akan direshuffle untuk menempati posisi lain di Kabinet Merah Putih. “Ini tidak semudah yang kita bayangkan. Pemerintah sendiri sebagai pendorong utama kebijakan tersebut sudah tidak seagresif dan sesemangat dulu,” ujarnya.
Selain itu peluang pengembalian ini juga disebabkan oleh anggapan dari para pimpinan ormas bahwa pengelolaan tambang tidak semudah yang dibayangkan. Terlebih negara tidak memberi tambang yang siap gali, melainkan hanya memberi akses pengelolaan.
Kondisi ini membuat ormas masih memerlukan modal berupa capital expenditure dalam jumlah besar. Menurut Wijayanto, meskipun Muhammadiyah merupakan ormas keagamaan terkaya di dunia, mereka tidak akan serta merta mau menaruh uang bernilai ratusan miliar rupiah untuk bisnis tambang batu bara.
Wijayanto menyebut Muhammadiyah akan lebih memilih untuk mengembangkan bisnis rumah sakit yang memiliki keuntungan lebih jelas dan pasti.
“Saya rasa masih ada pintu bagi ormas yang tadinya menolak untuk menerima tawaran, termasuk yang tadinya menerima tawaran untuk kemudian mengembalikan (ke pemerintah),” ucapnya.
