Pembangunan Huntara di Aceh Dikebut, Targetnya Rampung Sebelum Ramadan

PALEMBANG, KOMPAS – Pembangunan 16.294 hunian sementara untuk warga terdampak banjir dan longsor di Aceh dikebut. Targetnya, tidak ada warga Aceh yang beribadah puasa Ramadan di pengungsian.

”Harapannya, pembangunan semua hunian sementara atau huntara di Aceh bisa segera diselesaikan. Hal itu menjadi kebutuhan mendesak karena masih banyak korban bencana yang tinggal di pengungsian,” ujar Kepala Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Safrizal Zakaria Ali dalam siaran pers yang diterima Kompas, Rabu (28/1/2026).

Safrizal, juga menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri mengatakan, dari data terbaru, total ada 16.294 huntara yang akan dibangun di Aceh. Huntara itu diusulkan 12 kabupaten/kota terdampak bencana. Sejauh ini, baru 3.248 unit atau 19,9 persen dari total target yang diusulkan, sudah selesai dibangun.

Sisanya, 80,1 persen atau 13.046 unit huntara masih dalam proses pembangunan. Pembangunannya terus dikebut dan dinilai terus menunjukkan progres positif.

Di Aceh Tamiang, misalnya, 1.000 huntara sudah selesai dibangun dan sekitar 1.600 unit masih dikerjakan. Pembangunan di Aceh Utara pun dianggap cukup positif. Ada 829 unit selesai dibangun dan kurang lebih 3.400 unit sedang dikerjakan. Sementara di Aceh Tengah tercatat ada 275 unit selesai dibangun, Pidie Jaya (222), dan Bener Meriah (200).

”Proses pembangunan huntara di berbagai kabupaten/kota terdampak terus bergerak signifikan,” ujar Safrizal, Penjabat Gubernur Aceh 2024-2025.

Safrizal menuturkan, pemerintah juga sudah mulai menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada para warga terdampak di 16 kabupaten/kota. DTH diberikan untuk korban bencana yang tidak tinggal di huntara. Dana itu digunakan untuk sewa tempat tinggal secara mandiri hingga penyediaan hunian baru atau hunian tetap (huntap) tuntas.

Secara keseluruhan, ada 8.047 kepala keluarga (KK) yang akan menerima DTH. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 KK sudah menerima DTH, sedangkan kurang lebih ada 4.000 KK masih dalam proses finalisasi yang didominasi tahap pembukaan rekening dan verifikasi lapangan.

”Kami berusaha ekstra memastikan penyediaan hunian bagi para korban berjalan lancar, mulai dari pendataan hingga percepatan pembangunan huntara ataupun penyaluran DTH,” katanya.

Sementara itu, Pemprov Aceh berupaya menyelesaikan semua kendala administratif dan teknis terkait penyediaan lahan huntara dan huntap. Hal itu menjadi faktor penting untuk mendukung perpecapatan pembangunan hunian-hunian tersebut.

Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir mengatakan, status lahan untuk huntara dan huntap harus clean and clear sebelum dilakukan pembangunan. Sejauh ini, Pemprov Aceh bersama sejumlah pihak terkait berupaya memastikan semua lahan itu tidak bermasalah.

Dengan begitu, pembangunan huntara maupun huntap diharapkan selesai dalam waktu dekat. ”Penyediaan hunian untuk para warga terdampak harus dipercepat agar tidak ada korban yang beribadah Ramadan di pengungsian. Apalagi bulan Ramadan sudah di depan mata,” tuturnya.

Saat ini, Nasir menuturkan, masih ada sejumlah kendala lapangan terkait penyediaan lahan untuk huntara ataupun huntap. Paling tidak, beberapa warga menilai lokasi lahan huntap tidak strategis sehingga memicu penolakan dari mereka. Hal itu terjadi di Gayo Lues dan Aceh Utara.

Sejumlah lokasi lahan itu jauh dari permukiman asli warga ataupun pusat aktivitas sosial dan ekonomi sehari-hari warga, seperti untuk pergi ke kebun dan ladang sawah. ”Persoalan semacam itu harus segera diatasi, apakah nantinya harus dilakukan pengadaan atau pembelian lahan baru atau ada solusi lainnya,” ujar Nasir.

Nasir pun mengingatkan agar skema penguasaan lahan benar-benar kuat secara hukum. Setidaknya, skema penguasaan lahan tanpa sertifikat atau sekadar Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) harus dihindari. Sebab, itu tidak bisa menjadi solusi jangka panjang.

”Saya minta Dinas Pertanahan Aceh dan Dinas Perkim (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Aceh segera memastikan kelayakan lahan secara teknis dan legalitas,” tegasnya.

Menurut Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanahan Aceh M Mizwar, tantangan utama penyediaan huntara dan huntap saat ini justru berasal dari data jumlah kebutuhan yang sering berubah mengikuti dinamika yang berkembang di masyarakat. Maka dari itu, pihaknya memprioritaskan penggunaan aset tanah milik pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian-hunian tersebut.

Berdasarkan data Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh per 28 Januari 2026 pukul 16.00 WIB, ada 22.430 KK atau 85.854 jiwa warga terdampak yang masih berada di pengungsian. Mereka tersebar di 988 lokasi pengungsian di 11 kabupaten/kota dari total 18 kabupaten/kota yang terdampak.

Para warga masih mengungsi karena rumah mereka mengalami kerusakan akibat diterjang banjir bandang ataupun tanah longsor. Tercatat, ada 218.019 unit rumah warga yang rusak, meliputi 124.546 unit rusak ringan, 52.603 rusak sedang, dan 40.870 rusak berat/hilang atau rata dengan tanah.

Guru Besar Sosiologi Perdesaan pada Fakultas Pertanian di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Ahmad Humam Hamid mengatakan, setelah dua bulan bencana terjadi, penanganan darurat di Aceh tergolong lambat. Terbukti, banyak warga terdampak yang masih tinggal di pengungsian.

Situasi itu menyebabkan bunga-bunga kekecewaan telah bermunculan di benak para warga terdampak. Hal itu yang dilihat dan dirasakan Hamid saat mendampingi sejumlah sukarelawan mengunjungi pengungsian di beberapa daerah.

Saat ditanya apa saja kebutuhan mendesak yang diperlukan, sebagian besar pengungsi hanya minta diberi Al Quran. ”Fenomena itu sangat berbahaya. Itu menandakan warga sedang berpikir untuk tidak putus asa. Artinya, mereka sedang berada di tahap kritis menuju putus asa. Itu terjadi karena nyaris tidak ada perubahan dalam penanganan bencana di Aceh setelah dua bulan bencana terjadi,” kata Hamid.

Akan tetapi, kekecewaan warga bisa diobati kalau mereka bisa beribadah dengan nyaman saat Ramadan. Bagi masyarakat Aceh yang kental dengan budaya Islam, Ramadan adalah momen sakral yang sangat ditunggu-tunggu.  

Oleh karena itu, proses penyediaan hunian untuk warga terdampak jelang Ramadan menjadi sangat krusial. Proses penyedian hunian itu harus segera dituntaskan agar tidak ada lagi warga yang berada di pengungsian saat Ramadan.

”Kekecewaan warga berisiko meledak saat mereka tidak bisa beribadah Ramadan dengan nyaman. Kalau kekecewaan meledak, itu akan membuat negara semakin jauh dari masyarakat Aceh. Tapi, itu bisa dicegah kalau negara hadir secara nyata dalam penyediaan hunian untuk warga sebelum Ramadan,” tutur Hamid.