JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mendukung Polri berada di bawah langsung Presiden Indonesia. Hal itu merupakan amanat dari reformasi.
1. Polri di Bawah Presiden
"Menempatkan dan mendukung Polri langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagai amanat reformasi yang kita yakini dapat memberikan kehidupan berkebangsaan yang lebih baik," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad kepada awak media, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, secara yuridis konstitusional, posisi Polri telah diatur secara jelas dalam UUD 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan Polri sebagai alat negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
"Menyatakan peran strategis Polri sebagai struktur kelembagaan yang berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.
Ia menyebut, untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia secara efektif, maka Polri harus memiliki ruang arahan yang jelas di bawah komando Presiden.
Selain itu, posisi tersebut bakal memperkuat akuntabilitas, profesionalisme, serta koordinasi strategis antara Polri dan Presiden.
"Memperkuat integritas, transparansi, serta memastikan keberpihakan Polri pada keadilan sosial dan kepastian hukum yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat Indonesia," tuturnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
