Nusron Wahid Menghadap Prabowo, Lapor Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

detik.com
17 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Nusron melaporkan mengenai langkah-langkah mengatasi kurangnya lahan sawah secara nasional.

Nusron menjelaskan alih fungsi lahan sawah marak selama 2019-2024. Lahan-lahan sawah dialihfungsikan menjadi kawasan industri hingga perumahan sehingga perlu dikendalikan.

"Kami melaporkan tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah di Indonesia. Yang tahun 2019 sampai tahun 2024, sawah-sawah di Indonesia itu hilang. Berubah menjadi kawasan industri, maupun berubah menjadi perumahan, sekitar 554 ribu hektar," kata Nusron di Istana, Rabu (28/1/2026).

Baca juga: Lahan Kemhan 85.244 Ha di Lampung yang Dicaplok Swasta Akan Dipakai TNI AU

Nusron melanjutkan, pengendalian alih fungsi lahan dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan di era Prabowo. Dia mengaku telah mendapat arahan dari Prabowo untuk mengatasi darurat lahan sawah.

"Sementara, pada satu sisi Bapak Presiden mempunyai Asta Cita yang sangat besar, yaitu ingin swasembada pangan. Karena itu, dalam pembicaraan dengan beliau tadi, kami melaporkan kami sudah mengambil langkah-langkah yang harus kami konsultasikan sama Pak Presiden, dan Alhamdulillah Bapak Presiden merestui," ujarnya.

Nusron menjelaskan syarat jumlah lahan sawah yang tidak boleh dialihfungsikan atau Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) harus sebesar 87% dari total lahan sawah yang ada di suatu wilayah atau Lahan Baku Sawah (LBS). Syarat ini mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2030.

Baca juga: Jadi Anggota DEN, Mentan Amran Siap Dorong Energi Hijau Berbasis Pertanian

"Nah faktanya, di dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya Provinsi maupun RTRW-nya Kabupaten/Kota, itu faktanya hari ini untuk RTRW Provinsi, LP2B-nya itu baru 67,8 persen. Belum nyampe 87 persen. Malah kalau kita mengacu RTRW Kabupaten, hanya 41 persen," kata Nusron.

Nusron menyebutkan, di tingkat provinsi, jumlah LP2B belum mencapai 87%. Di tingkat kabupaten/kota, kata dia, hanya sebesar 41%.

"Maka ini kami mengatakan untuk kepentingan ketahanan pangan, kita sudah darurat RTRW. Karena perlu melakukan segera revisi RTRW," ujar Nusron.




(fca/eva)

Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Polisi Gagalkan Penyelundupan Ganja 50 Kg di Tengah Pemulihan Pascabencana Aceh Tenggara
• 14 jam lalurctiplus.com
thumb
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
• 20 jam lalusuara.com
thumb
Tanggapan Pramono Demo Buruh di Balai Kota: Urusan UMP DKI Sudah Final!
• 21 jam laludisway.id
thumb
Yusril Sebut Aparat Tuding Penjual Es Gabus Bisa Ditindak
• 1 jam lalueranasional.com
thumb
Jalan ke Stasiun Kereta Cepat Halim Tergenang, Operasional Whoosh Tetap Aman
• 3 jam lalumerahputih.com
Berhasil disimpan.