Babak Baru Kasus Ujaran Kebencian YouTuber Resbob, Berkas Dilimpahkan ke Kejaksaan

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat (Jabar) melimpahkan berkas perkara tersangka kasus ujaran kebencian, Adimas Firdaus alis Resbob ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung.

Penyerahan berkas dilakukan pada Selasa (27/1) kemarin dan tersangka akan segera diadili.

BACA JUGA: Berkas Kasus Resbob Rampung, Dia Segera Diadili

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, penyerahan berkas perkara Resbob dilakukan oleh penyidik dari Ditressiber Polda Jawa Barat.

"Kami serahkan untuk tahap dua ini, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Nomor BP-104/XII/2025/Ditsiber Polda Jawa Barat tertanggal 31 Desember 2025, telah diterima oleh rekan kita JPU Atas nama Sukanda," kata Hendra, dikutip Rabu (28/1).

BACA JUGA: Tim BTB Bergerak Cepat Tangani Longsor di Bandung Barat

Berkas tersebut nantinya akan diteliti terlebih dahulu oleh kejaksaan sebelum berlanjut ke proses hukum selanjutnya. Dia juga menyebut jika Resbob dalam keadaan baik. Kini tersangka ditahan di Polda Jawa Barat.

"Kondisi Resbob ini dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan kami limpahkan dan sudah teregister dalam Buku B-12 Tahap 2 dan untuk selanjutnya Resbob masih ditahan di Tahti Polda Jabar. Tetapi berkasnya sudah kami limpahkan oleh JPU," ujarnya.

BACA JUGA: Siapa Bilang Jabar Tak Punya Uang untuk Bayar Gaji PPPK Paruh Waktu? Ini Faktanya

Terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus ujaran kebencian terhadap Suku Sunda ini, Hendra menuturkan masih dalam tahap penyelidikan.

"Untuk saat ini kami masih fokus keterlibatan Resbob dan yang lainnya masih dalam proses untuk penyelidikan. Tapi sejauh ini keterlibatan utama yaitu hanya Resbob saja," ujarnya.

Seperti diketahui, Resbob melakukan aksinya saat tengah melakukan siaran langsung di media sosial. Dalam momen itu, Resbob menghina Suku Sunda dan suporter Persib Bandung, Viking.

Polisi menjerat tersangka dengan pasal 28 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE atau pasal 243 ayat 1 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHPidana. (mcr27/jpnn)