Adies Kadir Jadi Hakim MK, Parlemen Saat Ini Dianggap Seperti DPR Era Orba

jpnn.com - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menangkap upaya pelemahan terhadap MK ketika DPR meloloskan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi. 

Sebab, kata dia, proses seleksi terhadap Adies menjadi hakim MK dilakukan secara kilat dan tertutup bagi publik.

BACA JUGA: Adies Kadir Jadi Hakim MK, Formappi: Ada Permainan Politik Tingkat Tinggi

"Ada banyak proses tertutup dibalik pemilihan calon hakim konstitusi atas nama Adies Kadir ini," kata dia kepada awak media, Rabu (28/1).

Lucius mengatakan proses tertutup tentu saja mengabaikan posisi DPR sebagai lembaga perwakilan.

BACA JUGA: Konon, Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar sebelum Disetujui Jadi Hakim MK

DPR, lanjut dia, seharusnya mempertimbangkan keberadaan rakyat sebagai bagian penting yang harus dilibatkan dalam proses penentuan pejabat negara melalui DPR.

Namun, Lucius tak melihat DPR mendengar dan menyerap aspirasi publik sebelum menyeleksi kandidat hakim konstitusi. 

BACA JUGA: Dulu Sempat Ramai Bicara Tunjangan Rumah DPR, Adies Kadir Kini Disetujui Jadi Hakim MK

"Pengabaian peran publik ini menegaskan bahwa Adies Kadir bukan sosok yang dipilih untuk memperkuat peran MK ke depannya," kata Lucius. 

Dia bahkan menuturkan proses kilat meloloskan Adies sebagai hakim konstitusi menunjukkan eks politikus Golkar itu diutus untuk sebuah misi rahasia dari kekuatan politik.

"Sayang sekali DPR mau dijadikan alat untuk meloloskan pemufakatan politik ini," ujar dia.

Menurut Lucius, langkah DPR yang membiarkan keinginan kekuatan politik tertentu meloloskan Adies telah membuka jalan upaya pelemahan sistematis atas peran serta fungsi parlemen. 

Dia secara keras mengkritik praktik DPR saat ini yang bekerja seperti era Orde Baru (Orba) dengan melolos Adies jadi hakim konstitusi. 

"DPR seperti yang ada saat ini sudah hampir identik dengan DPR era Orba yang sekadar jadi stempel saja," kata dia.

Lucius mengatakan pemimpin otoriter berpotensi mengendalikan negara ketika lembaga negara tak menjalankan pengawasan.

"Jika semua lembaga negara yang diharapkan bisa mencegah hadirnya pemerintah yang tiran sudah dilemahkan, itu artinya semakin mulus niat pemimpin otoriter mengendalikan negara kita ini," kata dia. (ast/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!