Pendapat bahwa “kuliah itu scam” belakangan semakin sering terdengar, terutama di ruang media sosial. Gelar sarjana dianggap tidak lagi menjamin pekerjaan, biaya pendidikan kian mahal, sementara realitas pasar kerja tampak kejam dan tidak ramah bagi lulusan baru. Di tengah kondisi tersebut, pendidikan tinggi seolah kehilangan legitimasi sosialnya. Namun, benarkah kuliah telah menjadi penipuan sistemik, atau justru kita sedang menghadapi krisis ekspektasi terhadap pendidikan?
Pertama, perlu ditegaskan bahwa persoalan utama bukan pada pendidikan tinggi itu sendiri, melainkan pada gap antara janji implisit dan realitas struktural. Selama bertahun-tahun, kuliah dipromosikan—secara formal maupun kultural—sebagai tiket pasti menuju mobilitas sosial. Ketika realitas ekonomi berubah, industrialisasi melambat, dan lapangan kerja tidak tumbuh seiring jumlah lulusan, janji tersebut runtuh. Akibatnya, kekecewaan diarahkan pada institusi pendidikan, bukan pada sistem ekonomi-politik yang melingkupinya.
Kedua, pendidikan tinggi di Indonesia masih terlalu menekankan simbol, bukan substansi. Gelar akademik sering diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai sarana pembentukan nalar kritis, etika profesional, dan kapasitas adaptif. Paulo Freire pernah mengkritik model pendidikan “gaya bank”, di mana mahasiswa hanya menjadi wadah pengetahuan tanpa ruang refleksi dan praksis. Ketika kampus gagal membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir lintas disiplin dan membaca realitas sosial, maka lulusan memang akan tertinggal dari dinamika dunia kerja.
Ketiga, tidak adil pula jika kegagalan sistemik sepenuhnya dibebankan kepada mahasiswa. Negara dan penyelenggara pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan relevansi kurikulum, akses magang yang bermakna, serta jembatan yang adil antara kampus dan dunia kerja. Tanpa kebijakan pendidikan yang terintegrasi dengan arah pembangunan nasional, kuliah memang berisiko menjadi mahal, elitis, dan tidak fungsional.
Namun menyebut kuliah sebagai “scam” adalah simplifikasi berbahaya. Pendidikan tinggi tetap memiliki nilai intrinsik: membentuk cara berpikir, memperluas horizon sosial, dan menanamkan kesadaran kewargaan. Amartya Sen menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar alat ekonomi, melainkan sarana memperluas capabilities manusia untuk memilih dan menentukan hidupnya sendiri. Nilai ini tidak selalu langsung terkonversi menjadi gaji, tetapi menentukan kualitas demokrasi dan keadaban publik.
Pada akhirnya, yang kita hadapi bukan krisis pendidikan, melainkan krisis ekspektasi. Kuliah bukan jaminan, tetapi juga bukan penipuan. Ia adalah ruang kemungkinan—yang hanya bermakna jika negara jujur pada realitas pasar kerja, kampus berani berbenah, dan mahasiswa memahami bahwa pendidikan bukan produk instan, melainkan proses pembentukan diri. Jika ekspektasi terus dibangun di atas ilusi, maka kekecewaan akan selalu menjadi lulusan paling setia dari sistem pendidikan kita.
