JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat untuk menggusur permukiman warga Kampung Bilik di RW 07 dan RW 08, Kamal, Kalideres, guna pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pegadungan, masih menemui jalan buntu.
Minimnya transparansi prosedur dan waktu eksekusi yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri menjadi sejumlah pemicu alotnya proses relokasi ini.
Baru 20 Warga yang SetujuKetua RT 02 RW 07 Kampung Bilik, Hidayat, mengungkapkan bahwa sampai saat ini baru segelintir warga yang menyatakan kesediaannya secara sukarela untuk pindah ke rumah susun (rusun).
Baca juga: Warga Kampung Bilik Sebut Rencana Relokasi ke Rusun Belum Ada Kejelasan
Dari total 127 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak rencana penggusuran, baru 20 warga yang menyetujui relokasi.
"Kira-kira kalau buat warga seluruhnya untuk wilayah ini, ada sekitar 20 orang sudah siap buat pindah," kata Hidayat saat ditemui Kompas.com di lokasi, Rabu (28/1/2026).
Hidayat menyampaikan, pihak RT sejatinya tidak bisa memaksakan kehendak kepada ratusan warga lainnya yang masih menolak atau belum menyerahkan data.
"20 orang itu yang sudah siap pindah. Karena memang kami minta persetujuan dari warga yang mau saja. Kalau yang enggak mau, ya saya enggak mau maksa juga," jelasnya.
Meski demikian, Hidayat mengingatkan bahwa pendataan untuk relokasi ke rusun memiliki tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah, yaitu hingga pertengahan bulan Ramadan.
Minim Transparansi dan InformasiAlasan utama rendahnya persetujuan warga dalam program relokasi ini adalah ketidakjelasan informasi relokasi yang dinilai tidak transparan.
Lusi (50), salah satu warga Kampung Bilik, mengaku bahwa kabar mengenai teknis perpindahan ke rusun hanya didengar dari obrolan antarwarga, bukan melalui sosialisasi resmi ataupun surat pemberitahuan pemerintah.
"Rencana relokasinya sih menurut warga belum transparan. Warga itu masih belum mengerti sebenarnya ini sistemnya nanti akan bagaimana," ujar Lusi saat ditemui Kompas.com, Rabu.
Baca juga: Terungkap, Ini Biang Kerok Kapal Menumpuk di Pelabuhan Muara Angke
Lusi menyebut klaim pemerintah bahwa warga sudah siap pindah adalah hal yang keliru. Warga justru bingung karena belum ada forum resmi yang menjelaskan mekanisme relokasi secara rinci.
"Yang mau (pindah) baru 10-an orang katanya, itu juga belum ada kejelasan. Ini (relokasi) hanya ucapan saja. Kami dengar kabarnya baru mulut ke mulut saja, belum ada resminya bagaimana, kunjungan ke sininya belum ada. Belum ada konfirmasi," keluh Lusi.
Kritik Wali KotaKekecewaan warga semakin memuncak ketika Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah meninjau lokasi pembangunan TPU beberapa waktu lalu, tetapi tidak berdialog dengan warga terdampak.
"Iya memang (wali kota datang), tapi mereka enggak temuin warga. Datang saya dengar-dengar, tapi cuma ninjau saja, enggak ngajak ngobrol warga. Seharusnya kan warga yang terdampak dikumpulin, diajak ngobrol biar jelas," kata Lusi.
