JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap bisa mendapatkan anggaran yang besar. Anggaran ini ditujukan untuk membeli alat canggih agar bisa melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT).
1. Alat CanggihHal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Awalnya, Fitroh mengungkap hambatan paling besar yang dihadapi saat pihaknya menggelar OTT. Ia menyebutkan, salah satunya adalah kekurangan alat.
"Apa sih sebenernya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih supaya OTT tidak hanya 1 sebulan," kata Fitroh, dikutip Kamis (29/1/2026).
Ia menyebutkan, peralatan yang ada saat ini kurang canggih. Bahkan, alat yang ada itu dikatakannya sudah ketinggalan zaman.
"Kurang canggih Pak, kurang canggih. Ini sudah tidak up to date. Jadi kalau anggota Komisi III kasih anggaran besar buat beli alat, barang kali OTT (bisa-red) lebih masif," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto melaporkan sebanyak 116 perkara yang telah ditangani lembaga antirasuah selama tahun 2025. Data ini dimutakhirkan hingga 31 Desember lalu.
"Untuk penanganan perkara ada 116 di mana 48 perkara terkait penyuapan dan atau gratifikasi dan 11 kegiatan tertangkap tangan," kata Setyo dalam kesempatan yang sama.
Dia merincikan, untuk tingkat penyelidikan sebanyak 70 perkara, penyidikan 116 perkara, penuntutan 115 perkara, dan eksekusi ada 78 perkara.
"Dari semua itu perkara yang berkekuatan hukum (inkrah) jumlahnya ada 87 perkara," ujarnya.
Original Article
