Lima Dewan Pakar bakal dilibatkan dalam proses seleksi Hoegeng Awards 2026. Para Dewan Pakar merupakan tokoh publik yang dinilai profesional di bidangnya masing-masing. (klik di sini untuk pengusulan)
Pelibatan Dewan Pakar dari unsur eksternal Polri ini bertujuan untuk memastikan proses seleksi berlangsung secara objektif dan independen. Dewan Pakar bakal melakukan proses seleksi secara ketat dan menutup peluang adanya titipan kandidat penerima penghargaan.
Hoegeng Awards diselenggarakan oleh detikcom bekerja sama dengan Polri pertama kali pada tahun 2022. Pada penyelenggaraan perdananya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi apresiasi kepada tiga polisi inspiratif hasil pilihan masyarakat.
Pada tahun selanjutnya, Hoegeng Awards menambah dua kategori penghargaan yakni 'Polisi Pelindung Perempuan dan Anak' serta 'Polisi Tapal Batas dan Pedalaman'. Dengan demikian, total ada lima penghargaan yang diberikan kepada para polisi teladan pilihan publik.
Hoegeng Awards 2026 akan kembali memberikan penghargaan kepada lima kategori polisi teladan. Kandidat penerima penghargaan tersebut bakal diseleksi ketat oleh kelima Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026, sebagai berikut:
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada WahidAlissa Wahid adalah Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) yang merangkul ribuan aktivis di seluruh Indonesia untuk mempromosikan dialog dan pemahaman antaragama, kemasyarakatan yang aktif, demokrasi dan hak asasi manusia.
Alissa Wahid dikenal luas karena sumbangsihnya di sektor sosial, khususnya tentang multikulturalisme, demokrasi serta hak asasi manusia, dan gerakan Muslim moderat di Indonesia. Puteri Gus Dur ini kini berfokus pada pengembangan kepemimpinan untuk para pemimpin muda antaragama.
Pada 2019 ia ditunjuk oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Duta Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. Alissa meraih gelar sarjana dan magister dalam bidang psikologi dari Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Alissa juga merupakan komisaris PT Unilever. Alissa merupakan Dewar Hoegeng Awards sejak tahun pertama penyelenggaraan.
Gufron merupakan Komisioner Kompolnas periode 2024-2028 yang berasal dari unsur masyarakat. Gufron bersama komisioner lainnya dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 5 November 2024.
Dihimpun dari berbagai sumber, Gufron sebelumnya dikenal sebagai aktivis yang kerap terlibat dalam pemantauan dan advokasi hukum, HAM, dan reformasi sektor keamanan. Gufron pernah menjabat sebagai Direktur Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor) sebelum menjadi anggota Kompolnas.
Dia menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta (1999-2004). Kemudian dia pernah menempuh Magister in Human Rights and Democracy Studies in Southeast Asia, Universitas Gadjah Mada (2008), Yogyakarta dan pernah menempuh S-2 Hubungan Internasional, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung (2022).
Selain itu, Gufron juga berkontribusi sebagai salah seorang penulis dalam berbagai publikasi buku yang diterbitkan Imparsial, di antaranya Politik Militer dalam Penguasaan Tanah: Belajar dari Kasus Pasuruan (2007); Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua (2011); Evaluasi Peran Polri di Papua (2015); Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan TNI (2020); Involusi Reformasi Sektor Keamanan Indonesia (2019); Problematika Penerapan Grasi terhadap Terpidana Mati di Indonesia (2020); dan Praktik Penyiksaan dalam Pemolisian (2021).
Mantan Plt Pimpinan KPK Mas Achmad SantosaMas Achmad Santosa lahir di Jakarta pada 10 Maret 1956. Dia merupakan seorang praktisi hukum dengan spesialisasi hukum lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembaharuan hukum dan revolusi konflik.
Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas (1983) dan gelar Master of Laws Degree dari The Osgoode Hall Law School dari York University (1990). Ia memulai kariernya sebagai praktisi hukum pada tahun 1979. Kemudian memegang jabatan sebagai Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (1980 - 1987). Bekerja di Partnership for Governance Reform in Indonesia (2002 - 2006). Selanjutnya, pada 2006-2009, ia menjadi salah satu bagian di United Nations Development Programme/UNDP.
Ia pernah menjabat Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 6 Oktober 2009 - 4 Desember 2009. Pria yang akrab dipanggil Otta ini menjadi anggota Tim Panitia Seleksi Pimpinan KPK Jilid II (2007), anggota Tim Pembaharuan kerja sama Agung dan Mahkamah Agung dan menjadi koordinator Tenaga Ahli Kejaksaan Agung saat lembaga ini dipimpin oleh Jaksa Agung Abdurahman Saleh.
Otta juga dikenal sebagai pendiri dan CEO the Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI).
Wakil Ketua Komnas HAM Putu ElvinaPutu Elvina merupakan Wakil Ketua Komnas HAM. Dia pernah mengenyam pendidikan S2 Manajemen di Universitas Internasional Batam.
Putu pernah bekerja sebagai Human Resource Officer PT Semesta Ampuh (1995-1998), konsultan MSDM (1999-2001), Human Resource Executive Banyan Tree, Bintan (2002-2007), anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Prov. Kepri, 2 periode (2007-2014) dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat, 2 periode (2014-2022).
Putu juga pernah mendapatkan sejumlah penghargaan. Beberapa di antaranya seperti Australian Award Indonesia-Human Rights Leadership (2022) dan Penyuluh Hukum Berdedikasi, Menteri Hukum dan HAM (2011).
Ketua Komisi III DPR HabiburokhmanHabiburokhman merupakan Ketua Komisi III DPR RI. Dia juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Habiburokhman menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila). Selama menjadi mahasiswa, Habib aktif di sejumlah organisasi mulai dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Senat Mahasiswa FH Unila hingga Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar Lampung (KMPPRL). Habib juga menjadi salah satu mahasiswa yang ikut terlibat dalam demo 1998-an yang menuntut Soeharto mundur.
Habib melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah itu, dia menempuh pendidikan S3 di Universitas Surakarta.
Pada 2012, Habib juga sempat memimpin Tim Advokasi Jakarta Baru. Lalu pada 2017, dia mendirikan dan memimpin Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).
Pada 2019, Habib lolos menjadi anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta I. Dia duduk di Komisi III DPR. Habib sempat menjadi Wakil Ketua MKD DPR sebelum menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR.
Habib kembali melenggang ke Senayan di Pemilu 2024. Saat ini dia menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI.
Proses Seleksi Hoegeng AwardsKick off penjaringan kandidat penerima Hoegeng Awards 2026 dimulai sejak Selasa 27 Januari melalui pengusulan via formulir digital. Pembaca detikcom bisa mengusulkan nama polisi yang dinilai patut jadi teladan melalui tautan ini. (klik di sini)
Setelah proses penjaringan selesai, penerima penghargaan Hoegeng Awards 2026 akan diumumkan di acara penganugerahan pada Juli 2026.
detikcom mengajak Anda pembaca setia dan seluruh masyarakat Indonesia untuk berkontribusi mengawal perbaikan Polri lewat partisipasi di Hoegeng Awards 2026. Usulan polisi teladan dari Anda para pembaca diharapkan menjadi bahan bakar penyemangat personel Polri untuk berbenah diri.
Berikut mekanisme seleksi Hoegeng Awards 2026:
1. Daftarkan anggota polisi di sekitarmu yang dinilai patut menjadi kandidat penerima Hoegeng Awards 2026 dengan mengisi via tautan di sini (klik di sini)
2. Isi identitas diri kamu selaku pengusul berupa nama lengkap, alamat email dan nomor seluler yang bisa dihubungi.
3. Isi juga identitas polisi yang kamu ajukan sebagai kandidat penerima Hoegeng Awards 2026. Selain nama, informasi pangkat dan tempat berdinas polisi tersebut akan sangat berguna. Jika memungkinkan, sertakan pula foto dan video.
4. detikcom akan memvalidasi informasi polisi kandidat penerima Hoegeng Awards yang kamu daftarkan. Informasi yang telah divalidasi akan diberitakan secara selektif.
5. Anggota polisi yang telah didaftarkan pembaca akan diseleksi menjadi 15 besar. Proses seleksi akan melibatkan Dewan Pakar yang terdiri dari tokoh masyarakat hingga institusi-institusi kredibel di luar Polri.
6. Aspek yang dinilai dalam proses seleksi di antaranya adalah integritas dan dampak kepada masyarakat.
7. 15 Besar polisi hasil seleksi Dewan Pakar akan dibuatkan profil dan dilakukan uji publik di detikcom.
8. Dari 15 besar tersebut, akan disaring menjadi 5 penerima penghargaan Hoegeng Awards 2026.
9. Penerima penghargaan Hoegeng Awards 2026 akan diumumkan pada Juli 2026.
(knv/fjp)
