REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah mengusulkan ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) agar kawasan Gunung Slamet ditetapkan sebagai taman nasional. Hal itu guna mengakselerasi rehabilitasi hutan di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jateng, Widi Hartanto, mengakui adanya alih fungsi lahan di kawasan Gunung Slamet. Hal itu menjadi salah satu faktor penyebab banjir baru-baru ini di Pemalang, Purbalingga, Brebes, Tegal, dan Banyumas, lima kabupaten yang berada di kaki gunung tersebut.
Baca Juga
Inilah Penyebab Utama Banjir dan Longsor di Lereng Gunung Slamet
Banjir di Kaki Gunung Slamet Bawa Gelondongan Kayu, Walhi Soroti Deforestasi Akibat Tambang
Banjir Landa 5 Kabupaten di Kaki Gunung Slamet, Wagub Jateng Curigai Alih Fungsi Lahan
"Jadi di lereng Gunung Slamet memang juga ada beberapa alih fungsi ya, mulai dari Brebes, Tegal, Pemalang. Itu sebenarnya menjadi faktor yang ikut mempengaruhi (terjadinya banjir). Tapi sebenarnya awalnya adalah curah hujan yang sangat lebat, yang ekstrem di puncak," ungkap Widi saat diwawancara seusai menghadiri acara diskusi bertajuk 'Bencana Alam dan Pertobatan Ekologis' yang digelar DPD Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Provinsi Jateng di Kota Semarang, Rabu (28/1/2026). Dalam catatan DLHK Jateng, pada 2024, terdapat 317 ribuan hektare lahan kritis di Jateng, termasuk di kawasan Gunung Slamet. Namun Widi mengaku belum memetakan berapa luas lahan kritis di wilayah gunung tersebut. .rec-desc {padding: 7px !important;} Widi menerangkan, alih fungsi lahan di kawasan Gunung Slamet salah satunya digunakan untuk tanaman semusim, contohnya kentang. Dia pun mengakui terdapat beberapa izin tambang di lereng Gunung Slamet. Namun Widi mengeklaim, aktivitas pertambangan tidak menjadi faktor yang turut memicu bencana banjir baru-baru ini. Merespons kondisi di Gunung Slamet, Widi mengatakan, pihaknya telah mengusulkan agar kawasan tersebut ditetapkan sebagai taman nasional. "Usulannya sudah dikirimkan ke Kementerian Kehutanan tahun lalu. Jadi tahun 2026 ini akan turun tim terpadu dari Kementerian Kehutanan, nanti ada akademisi juga yang melakukan kajian, dipetakan, dan mudah-mudahan bisa ditetapkan sebagai taman nasional," ucapnya. Menurut Widi, jika telah ditetapkan sebagai taman nasional, upaya rehabilitas hutan di kawasan Gunung Slamet bisa lebih dipercepat. "Kalau sudah ditata menjadi taman nasional, nanti kami akan lebih ada akselerasi, termasuk dengan Kementerian Kehutanan, untuk melakukan upaya-upaya perbaikan hutan, yang seperti diketahui, ada penebangan, ini bisa direhabilitasi dengan lebih baik lagi," ujarnya. Dia menerangkan, pelestarian hutan menjadi salah satu alasan mengapa Pemprov Jateng mengusulkan agar kawasan Gunung Slamet ditetapkan sebagai taman nasional. "Artinya menjaga kelestarian, mungkin kondisi kemarin sudah ada alih fungsi, sehingga kita harus terapkan yang lebih ketat lagi," ucapnya. Widi mengatakan, saat ini pun sudah banyak pihak, termasuk masyarakat dan relawan, yang melaksanakan gerakan penanaman pohon di kawasan Gunung Slamet. "Kita berupaya terus untuk meningkatkan dengan sektor yang lain, termasuk Perhutani, untuk penyiapan bibit tanaman," ujar Widi.
