Pantau - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi memutuskan untuk mengakhiri Misi PBB untuk mendukung Perjanjian Hodeidah (UNMHA) di Yaman, melalui adopsi Resolusi 2813.
Resolusi tersebut memperpanjang mandat UNMHA untuk dua bulan terakhir hingga 31 Maret 2026 sebelum memasuki masa likuidasi mulai 1 April 2026.
UNMHA dibentuk pada tahun 2019 dengan tujuan mendukung implementasi Perjanjian Stockholm antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi, khususnya terkait pengaturan di kota Hodeidah serta pelabuhan-pelabuhan Hodeidah, Salif, dan Ras Issa.
Operasi Dikurangi, Fungsi DitransisikanDalam masa perpanjangan dua bulan, UNMHA akan mulai mengurangi operasi dan kehadiran fisik di wilayah Yaman.
Selain itu, misi ini juga akan mempersiapkan transisi fungsi-fungsi yang tersisa ke kantor utusan khusus PBB untuk Yaman.
"Resolusi ini menginstruksikan Sekretaris Jenderal PBB untuk menyiapkan rencana transisi dan likuidasi, setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak di Yaman," ungkap pernyataan resmi dari Dewan Keamanan.
Resolusi 2813 diadopsi dengan dukungan dari 13 negara anggota Dewan Keamanan.
Sementara itu, dua negara, yaitu China dan Rusia, memilih untuk abstain dalam pemungutan suara.
Peran Strategis Hodeidah dan Akhir Misi UNMHAHodeidah merupakan kota pelabuhan strategis yang terletak di pesisir Laut Merah, wilayah barat Yaman, dan menjadi salah satu titik utama dalam Perjanjian Stockholm.
Pembentukan UNMHA sejak 2019 bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mendukung penerapan perjanjian tersebut demi mencegah eskalasi konflik di wilayah tersebut.
Dengan berakhirnya mandat UNMHA, tanggung jawab pengawasan dan koordinasi di Hodeidah secara bertahap akan dialihkan ke entitas lain di bawah sistem PBB.
