Staf Ahli Kapolri: Polisi dari Dulu Ditarik-tarik Kekuatan Politik

kompas.com
2 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Kapolri, Irjen (purn) Aryanto Sutadi mengatakan bahwa sejak dulu kepolisian memang ditarik oleh kekuatan politik yang ada.

Hal tersebut disampaikan Aryanto ketika ditanya host acara Satu Meja The Forum Kompas TV, Yogi Nugraha yang membahas profesionalitas Polri dan dugaan terlibat dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Bahkan lebih jauh lagi ada, sempat ada dugaan 2024 keterlibatan polisi dalam pemenangan pemilu," tanya Yogi dalam siaran langsung 'Satu Meja The Forum' Kompas TV, Rabu (28/1/2026).

Baca juga: Yusril: Mayoritas Anggota Komite Reformasi Ingin Polri Tetap di Bawah Presiden

"Dengan politik begini Pak, saya ngikuti polisi itu dulu sejak zaman Orde Baru dulu itu Pak. Kita dulu, saya dulu waktu patroli itu dulu suruh ikut kampanye, kampanye Golkar waktu itu," jawab Aryanto.

"Ketika zaman Bu Mega, polisi juga didekati oleh PDIP kan gitu kan. Jadi memang polisi itu dari dulu ditarik-tarik oleh kekuatan politik yang ada," sambungnya menegaskan.

Oleh karena itu, terdapat sejumlah peraturan yang menegaskan bahwa polisi dilarang untuk berpolitik praktis.

Baca juga: Ketua Komisi III: Kompolnas Tidak Didesain Jadi Lembaga Pengawas Polri

Salah satunya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

"Sudah ada, di ketentuan ada. Polisi tidak boleh berpolitik praktis, tidak menggunakan hak pakai (memilih), aturannya ada," ujar Aryanto.

Baca juga: DPR Mentahkan Wacana Polri di Bawah Kementerian

Mantan Direktur I Keamanan Negara dan Kejahatan Transnasional Mabes Polri itu pun mengakui bahwa ada sejumlah hal yang harus dievaluasi dari kepolisian. Salah satunya adalah aspek kultural.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Namun, evaluasi tersebut jangan dijadikan alasan untuk mengubah kedudukan Polri menjadi di bawah kementerian.

"Strukturnya sudah bagus, untuk kelembagaan, untuk profesionalitas. Hanya untuk mentalitas itu belum masuk, makanya kita merasa bahwa yang lemah bagi kita adalah kultural. Makanya itu kalau mau reformasi mestinya sasarannya ya itu (kultural)," ujar Aryanto.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Niat Puasa Senin Kamis Bulan Syaban 2026: Arab, Latin, dan Keutamaannya
• 13 jam lalumediaindonesia.com
thumb
Groundbreaking Proyek DME Akan Dimulai Awal Februari 2026, Pemerintah Targetkan Kurangi Ketergantungan LPG
• 16 jam lalupantau.com
thumb
Kemenkumham Tegaskan Tidak Akan Mengesahkan Kepengurusan PT Pakerin Selama Sengketa Ahli Waris Belum Tuntas
• 3 jam lalupantau.com
thumb
Klarifikasi Kodim soal Viral Kakek Penjual Es Gabus: Diselesaikan Secara Kekeluargaan
• 13 jam lalukompas.tv
thumb
Angkat Fenomena Fatherless, Ini 5 Pelajaran dari Film Suka Duka Tawa
• 1 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.