Jelang Harlah NU, PBNU Jadwalkan Pleno Pemulihan Jabatan Gus Yahya

JAKARTA, KOMPAS — Polemik internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU terkait jabatan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf memasuki tahap penyelesaian menjelang puncak peringatan Hari Lahir ke-100 NU, Sabtu (31/1/2026. PBNU menjadwalkan rapat pleno untuk membahas pemulihan jabatan ketua umum pada Kamis (29/1/2026) petang.

Kesediaan menempuh mekanisme rapat pleno disampaikan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya saat menemui Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Rabu (28/1/2026) petang. Dalam pertemuan itu, Gus Yahya juga bersedia memenuhi syarat yang ditetapkan Rais Aam, yakni menyampaikan surat permohonan maaf kepada Rais Aam dan jajaran Syuriyah PBNU.

“Kesediaan itu disampaikan langsung oleh Gus Yahya. Beliau juga bersedia memenuhi prosedur organisasi dengan membuat surat permintaan maaf kepada Rais Aam dan Syuriyah,” ujar Katib PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Kamis (29/1/2026).

Rapat pleno tersebut dijadwalkan digelar di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (29/1/2026) petang. Adapun puncak peringatan Harlah ke-100 NU akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Tahapan rapat pleno pemulihan jabatan hingga permintaan maaf itu muncul setelah terjadi penulisan nama Miftachul secara sepihak oleh Gus Yahya dalam undangan peringatan Harlah ke-100 NU. Padahal, Rapat Pleno Syuriyah PBNU pada 9 Desember 2025 telah mencopot Gus Yahya dari jabatan ketua umum di tengah dinamika di internal PBNU. Adapun pemulihan jabatan Ketua Umum PBNU tidak dapat dilakukan tanpa mekanisme rapat pleno baru sesuai ketentuan organisasi.

Menurut Tajul, Gus Yahya sempat menyampaikan bahwa agenda Harlah ke-100 NU tidak mungkin ditunda karena berbagai pertimbangan teknis dan organisatoris. Namun, Miftachul menegaskan bahwa prosedur rapat pleno juga merupakan prinsip dasar yang tidak dapat ditinggalkan.

“Tanpa rapat pleno baru, keputusan rapat pleno 9 Desember 2025 tidak dapat dibatalkan. Ibarat dalam khazanah fikih, ini seperti qawl qadim dan qawl jadid dalam mazhab Syafi’i,” katanya.

Tajul menyebut, percepatan penyelenggaraan pleno merupakan langkah Rais Aam agar dinamika internal tidak berlarut dan roda organisasi kembali berjalan normal menjelang agenda besar NU. “Beliau mempertimbangkan kemaslahatan umat dan kepentingan publik agar kegaduhan segera reda,” ujarnya.

Pemulihan jabatan Ketua Umum PBNU ini berlangsung di tengah persiapan puncak peringatan Harlah ke-100 Nahdlatul Ulama yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026). Peringatan Harlah ke-100 NU mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Mulia”.

Ketua PBNU Rumadi Ahmad mengatakan, peringatan harlah akan dilaksanakan tepat pada tanggal berdirinya NU dalam kalender Masehi. “Puncak Harlah ke-100 NU akan digelar di Istora Senayan pada 31 Januari. Presiden Prabowo Subianto juga kami undang untuk memberikan amanat,” kata Rumadi.

Acara puncak akan dimulai sejak pukul 06.00 WIB dengan istighosah kubro, mahallul qiyam, dan doa bersama. Setelah itu, akan digelar rapat akbar yang diikuti seluruh elemen NU, mulai dari jajaran mustasyar, syuriyah, a’wan, dan tanfidziyah PBNU, hingga pengurus wilayah dan cabang, serta lembaga, badan otonom, dan badan khusus NU.

Dalam rangkaian puncak acara, selain arahan Presiden Prabowo Subianto, dijadwalkan penyampaian pidato oleh Gus Yahya serta taujihat dari Miftachul Akhyar. Acara juga akan menampilkan video perjalanan 100 tahun NU serta penggalangan donasi untuk bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah.

Dinamika internal PBNU bermula dari Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025. Dalam rapat tersebut, Rais Aam bersama dua Wakil Rais Aam meminta Gus Yahya mengundurkan diri dalam waktu tiga hari setelah menerima keputusan rapat. Jika tidak dipenuhi, rapat harian Syuriyah menetapkan pemberhentian Ketua Umum PBNU sebagai langkah selanjutnya.

Gus Yahya menolak keputusan tersebut. Ia menilai Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan memberhentikan ketua umum karena, menurut konstitusi NU, jabatan tersebut hanya dapat dicabut melalui forum muktamar.

Ketegangan berlanjut setelah Rapat Pleno Syuriyah PBNU pada 9 Desember 2025 memperkuat keputusan sebelumnya dan menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU. Syuriyah kemudian menerbitkan sejumlah surat yang menyatakan pemberhentian Gus Yahya efektif 26 November 2025 serta mencabut fasilitas dan kewenangan ketua umum darinya.

Gus Yahya kembali menolak keabsahan surat tersebut. Ia menyebut dokumen itu tidak memenuhi standar administrasi PBNU dan tidak terverifikasi dalam sistem digital resmi NU.

Di tengah kebuntuan komunikasi, Gus Yahya menyampaikan surat klarifikasi kepada Rais Aam pada 21 Desember 2025. Dalam surat itu, ia menjelaskan duduk perkara Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN-NU) yang menuai kritik karena menghadirkan narasumber yang dipersoalkan. Ia juga membantah tudingan pelanggaran tata kelola keuangan PBNU dan menegaskan tidak ada pelanggaran hukum maupun syar’i.

Upaya penyelesaian kemudian didorong para kiai sepuh melalui forum konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025). Forum itu menyepakati penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU sebagai jalan islah dan solusi konstitusional untuk mengakhiri perbedaan serta menjaga keutuhan jam’iyah.